Pandemi Corona, Mengapa Istana Belum Pikirkan Opsi Lockdown?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Fauziah Mursid

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah pencegahan dan pemberian edukasi kepada masyarakat di tengah pandemi corona atau Covid-19. Jokowi mengaku, belum berpikir untuk menempuh opsi lockdown atau pengisolasian negara.

"Belum berpikir ke arah sana (isolasi)," ujar Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (13/3).

Jokowi pun menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah daerah yang selama ini mampu memberikan informasi yang benar dan baik terkait Covid-19. Pemprov yang mendapat apresiasi presiden, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Saya sangat menghargai kerja sama seluruh kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, saya ingin memberikan apresiasi terhadap daerah yang mampu memberikan penjelasan yang baik dan edukasi ke masyarakat," jelasnya.

Sejumlah negara memang mulai memberlakukan isolasi demi menutup celah penyebaran Covid-19. Beberapa negara yang sudah menutup diri adalah Italia, Irlandia, dan Denmark. Filipina juga sudah menutup diri, khusus untuk ibu kotanya yakni Manila.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menilai, penutupan akses dari luar negeri atau lockdown ke Indonesia belum perlu diberlakukan di Tanah Air. Ma'ruf beralasan, penanganan pemerintah saat ini sudah cukup untuk mencegah lebih lanjut penyebaran virus corona.

Ma'ruf menilai, penutupan akses justru akan menimbulkan kepanikan kepada masyarakat.

"Belum ada semacam ada zona-zona penutupan, belum kita (keluarkan), belum perlu. Pemerintah belum menganggap perlu, sehingga bisa menimbulkan dampak yang kepanikan tadi, nanti dampaknya bermacam-macam dan kemana-mana," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3).

Saat ini, Wapres mengatakan, pemerintah telah memberlakukan secara ketat masuknya warga negara asing (WNA) dari setidaknya empat negara yang jumlah pasien virus coronanya tinggi sepert Italia, Korea Selatan, Iran dan China. Karena itu ia menilai, hingga saat ini baru sebatas pembatasan WNA dari beberapa negara tersebut.

"Yang kita kenakan empat negara, sekarang masih kita lihat lagi negara-negara lain seperti apa. Empat negara yang sudah diterapkan, yang lainnya itu pemeriksaanya saja yang insentif masuknya itu,"  ujarnya.

Wapres mengatakan, saat ini pemerintah juga terus menganjurkan gerakan hidup sehat (germas) kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Ia juga menyarankan agar masyarakat secara rutin terus memeriksakan kesehatannya.

"Masing-masing, supaya masyarakat lebih waspada terutama menjaga dirinya kemudian juga membatasi kontak dengan pihak yang lain,"  ujarnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan bahwa opsi lockdown atau pengisolasian wilayah belum akan diterapkan di Indonesia. Terawan menjelaskan, bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah melakukan pencegahan dan menekan risiko penularan penyakit oleh virus korona (Covid-19).

"Kalau panic attack itu yang paling menghancurkan imunitas kita, jangan sampai paranoid, takut semua menurunkan imunitas kita, dan itu berbahaya. Teman-teman di negara lain mulai shoot optimistis sehingga imunitasnya naik," kata Terawan usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembersihan Masjid Istiqlal, Jumat (13/3).

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah kampanye pembersihan tempat ibadah, termasuk masjid. Masjid Istiqlal menjadi pelopor dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat ibadah.

Sebelumnya, Ketua Palang Merah Indonesia yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai penutupan akses dari luar (lockdown) ke Indonesia menjadi salah satu solusi untuk mencegah meluasnya virus corona. Namun demikian, JK menilai ada konsekuensi jika kebijakan itu diberlakukan.

"Salah satunya (solusi) itu, China berhasil untuk memperlambat dan tidak mencegah 100 persen karena lockdown itu. tapi negara yang sangat disiplin yang bisa melaksanakan itu," ujar JK saat ditemui wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya, Indonesia bisa saja menutup akses luar tersebut, namun harus siap dengan konsekuensi ekonomi. "Kalau diinstruksikan pasti bisa, tapi memang harus siap, siap ekonominya, siap macam-macam " ujar JK.

Ia juga menegaskan, perlunya pencegahan secara serius wabah virus corona di Indonesia, setelah menjadi pandemi global. Sebab, negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS) saja sudah menutup akses dari negara-negara yang terpapar virus Covid-19.

"Ya semua negara di dunia, Amerika saja sudah melarang orang di Eropa ke AS, kan karena sudah begitu urgennya, karena ini musuh yang tak kelihatan dan bahaya yang tidak ketahuan, karena itulah preventifnya harus dilaksanakan, sekarang prefentifnya," ujarnya.

Karena itu, JK menyarankan untuk menunda pertemuan yang dihadiri orang banyak. Sebab, penyebaran virus corona akan terus bertambah setiap harinya.

"Ya pasti kan perkembangan wabah itu seperti deret ukur, satu orang kena sebar ke tiga orang, tiga kena sebar ke tiga lagi, artinya cepat sekali, bukan satu tambah dua tambah dua, tapi satu kali tiga kali tiga, jadi cepat sekali peredarannya ini harus kita potong dengan segala persiapan," ujarnya.

Per 12 Maret tercatat ada 34 kasus positif corona di Indonesia. Dari jumlah itu, dua pasien meningal dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika