Pemerintah Diminta Berikan Insentif Ini Bagi Maskapai

Perlu respons positif yang cepat dari pemerintah agar tidak terjadi PHK karyawan

Antara/Muhammad Iqbal
Suasana sepi terlihat di Apron atau parkir pesawat untuk penerbangan internasional dengan maskapai luar negeri pasca maraknya isu COVID-19 di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Rabu (11/3/2020).
Rep: Rahayu Subekti Red: Hiru Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta pemerintah segera memberikan insentif untuk maskapai. Khususnya selama menghadapi kerugian saat pandemi virus corona atau Covid-19 melanda.


Insentif menurutnya diperlukan untuk menyelamatkan industri penerbangan agar tetap eksis, baik saat ini maupun pasca pandemi korona selesai. “Yang kami harapkan adalah penundaan pembayaran PPh,” kata Ketua Umum INACA Denon Prawiratmadja, Kamis (26/3).

Dia menjelaskan, keringanan penangguhan bea masuk impor suku cadang, penagguhan biaya bandara dan navigasi yang dikelola BUMN, dan pemberlakuan diskon biaya bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan juga diperlukan. Selain itu juga perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat.

 

Denon memprediksi apabila penuntasan pandemi corona semakin tidak pasti maka akan membuat industri penerbangan semakin terpuruk. “Bahkan sebagianya akan tidak beroperasi karena bangkrut,” ujar Denon.

Meskipun begitu, Denon memahami wabah Covid-19 memang melumpuhkan hampir semua aktifitas perekonomian. Hanya saja, Denon menilai industri penerbangan nasional saat ini sudah sangat terpuruk.

“Jika tidak ada respon positif dari pemerintah yang cepat maka dipastikan akan terjadi tindakan perumahan maupun PHK karyawan sebagai upaya penyelamatan,” tutur Denon.

Dia menegaskan, dampaknya bukan hanya di industri penerbangan namun juga untuk industri pendukungnya baik hilir maupun hulu. Beberapa diantaranya seperti bengkel pesawat, ground handling, dan agen perjalanan yang terlibat.

“Untuk ini, INACA sangat mengharapkan respon positif dari pemerintah yang cepat untuk menghindari gelombang perumahan dan PHK yang tidak bisa dihindari tersebut,” kata Denon. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler