Komisi VIII Kebut Fungsi Legislasi dan Anggaran untuk Corona
DPR juga anggap revisi UU Bencana penting agar pemerintah lebih powerful.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR menggelar rapat internal terkait penanganan wabah Covid-19 ini. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mengungkapkan DPR akan mengebut proses legislasi maupun penganggaran di DPR untuk mendukung pemerintah dalam menyelesaikan pandemi virus covid-19 ini.
"Internal kami sudah rapat, sesuai arahan Ketua DPR semua daya di Komisi VIII dimaksimalkan untuk penanganan corona. Proses legislasi, penganggaran, serta pengawasan pada saat ini semua difokuskan untuk penanggulangan corona," kata Ihsan Yunus, Selasa (31/3).
Ihsan mengatakan hal yang paling penting dilakukan adalah revisi UU Penanggulangan Bencana. Ia ingin pemerintah lebih powerful soal penanganan bencana.
"Beberapa poin penting seperti SOTK lembaga, pembagian wewenang pusat-daerah, lalu penganggarannya bagaimana akan kami bahas. Kami sudah jadwalkan untuk raker dengan BNPB dan pak menteri sosial khusus soal Corona," ujarnya.
Selain itu, Komisi VIII juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji, dari hulu ke hilir akan bagaimana. Ia menegaskan komisi VIII fokus terhadap persoalan tersebut.
"Kementerian Agama juga sudah kami jadwalkan untuk rapat kerja," tutur politikus PDI Perjuangan ini.
Kemudian, Komisi VIII DPR juga menaruh perhatian besar soal realokasi anggaran di Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Sejauh mana kedua kementerian tersebut melakukan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan corona juga akan dibahas dalam rapat kerja nantinya.
"Dalam kondisi wabah seperti ini tentu tidak ada alasan untuk tidak bergotong-royong biar segera berakhir," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika