Program Kartu Prakerja Jokowi Diharapkan Tepat Sasaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh pemuda memberikan respons yang beragam terhadap langkah pemerintah yang meluncurkan program Kartu Prakerja. Munculnya kartu tersebut diharapkan tepat sasaran dan harus menjadi solusi para pekerja dan calon pekerja yang terdampak akibat penurunan ekonomi akibat Covid-19. 

Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho menilai, Kartu Prakerja bisa menjadi langkah yang tepat tepat dan dibutuhkan khususnya oleh anak-anak muda dan kelas pekerja.

"Dalam situasi seperti ini penting bagi pemerintah untuk tetap menjaga dan meningkatkan semangat, juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kuncinya adalah dengan meluncurkan kebijakan yang dibutuhkan. Prakerja menurut saya adalah salah satunya," kata Dimas melalui keterangannya, Rabu (15/4).

Eks Stafsus Presiden RI ini menilai, momentum peluncuran Kartu Prakerja tepat secara waktu. Di tengah pandemi COVID-19, banyak anak-anak muda yang harus bekerja di rumah (Work From Home). Tak sedikit pula pekerja yang terpaksa di-PHK (Pemutusan Hak Kerja) karena dampak pandemi tersebut.

Sementara itu, Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetya menilai, Kartu Prakerja merupakan inisiatif yang baik. Namun, kartu Prakerja ini harus benar - benar tepat sasaran. "Yaitu pekerja yang di PHK dan anak muda yang sedang mencari kerja," ujarnya saat dikonfirmasi. 

Mekanisme  terkait pemberian pelatihan untuk penguatan soft skill, kompetensi atau penguatan keterampilan ini dinilainya penting untuk pengembangan SDM. Namun, yang juga penting adalah output dari kartu Prakerja ini. 

"Dan yang tak kalah pentingnya, output laporan penerima Kartu Prakerja harus jelas, berapa orang yang mampu bekerja naik kelas. Dalam arti tidak tergantung dengan bantuan di tahun depan," kata dia. 

Sementara, itu kritik dilontarkan oleh Ketua Umum Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Ia menilai stimulus yang diberikan melalui Kartu Pra Kerja dalam bentuk pelatihan online tidak tepat.

Pasalnya, yang dibutuhkan rakyat, termasuk yang kehilangan pekerjaan, adalah bantuan yang dapat membuat mereka bertahan hidup akibat pandemi corona yang belum ketahuan kapan berakhirnya.

“Kita juga tahu, selama ini pelatihan-pelatihan semacam itu tidak efektif dan malah terkesan buang-buang anggaran saja. Rakyat dan karyawawan yang kehilangan pekerjaan saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online,” ujar Yaqut dalam keterangan yang diterima Republika, Rabu (15/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika