Cegah Masyarakat Mudik, MPR: Bansos Harus Segera Disalurkan
Wakil Ketua MPR menilai pemberian bansos bisa jadi cara cegah masyarakat mudik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai, masyarakat memilih mudik dini karena kehilangan pekerjaan dan berbagai alasan lain akibat Covid-19. Untuk mencegah masyarakat memilih mudik, maka menurutnya bantuan sosial harus segera disalurkan, khususnya untuk mereka yang tak punya penghasilan untuk biaya hidup maupun untuk membayar kontrak rumah.
"Saat ini sejumlah perusahaan sudah mulai mengistirahatkan karyawan. Penyaluran bansos harus lebih cepat," ujar Rerie, sapaan Lestari Moerdijat di Jakarta, Senin (20/4/2020).
Rerie mengatakan sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan, sudah banyak pekerja sektor informal kehilangan penghasilan. Dengan berlakunya PSBB, pemerintah menjanjikan akan menyalurkan beragam program bantuan sosial (Bansos) antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta penerima, program bantuan sembako selama 9 bulan untuk 20 juta penerima.
Selain itu, Bansos tambahan untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebanyak 4,1 juta penerima, Kartu Pra-Kerja untuk 5,6 juta orang dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 9 juta keluarga.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera menyalurkan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat terdampak COVID-19 secara akurat agar tepat sasaran. "Penyaluran program bantuan yang akan diberikan pemerintah dalam waktu yang hampir bersamaan menuntut tingkat kecermatan yang tinggi dari para pelaksana di lapangan. Meski penyaluran bantuan bersifat disegerakan harus dilakukan dengan pendistribusian yang tepat sasaran, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Rerie.
Namun, Rerie mengingatkan, dalam penyaluran bantuan sosial membutuhkan data yang akurat. "Di sejumlah media disebutkan ada banyak pengembalian bantuan dari pemerintah daerah karena nama di daftar penerima sudah tidak tinggal di alamat tersebut," ujarnya.
Dia mencontohkan dari 5.377 paket sembako yang telah diserahkan ke warga di sebuah kelurahan di Jakarta Selatan, 500 di antaranya dikembalikan. Sedangkan di empat kelurahan lainnya yang sudah terjadwal menerima bantuan pada 15 April 2020, sampai dengan kemarin, justru belum ada bantuan yang mengalir.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu menegaskan dengan data penerima yang tidak diverifikasi dengan baik dan manajemen penyaluran yang buruk, berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam penyaluran beragam program Bansos itu. Menurutnya, transparansi dalam penyaluran sejumlah bantuan ini sangat diharapkan, agar semua pihak bisa mengontrol pelaksanaannya.
"Jangan menunda pemberian bantuan sosial yang sudah dianggarkan. Pemberian bantuan pun mesti dipastikan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, transparan dan jelas. Bantuan tak asal," ujarnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika