Politikus PKS Minta Program Pelatihan Pra Kerja Dibatalkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan program pelatihan berbayar bagi penerima kartu pra kerja dan mengalihkannya untuk penguatan program jaring pengaman sosial. Menurutnya, setidaknya ada dua poin yang menjadi sorotan program kartu pelatihan kartu prakerja tersebut.

"Pertama, program pelatihan yang dijanjikan tak lebih hanya bisnis video tutorial yang harus dibayar negara melalui pemegang kartu pra kerja," ujar Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut dalam siaran persnya, Jumat (1/5).

Selain efektivitasnya dipertanyakan, video semacam itu bisa didapatkan oleh siapapun di media sosial secara gratis. Proyek video seharga Rp 5,6 triliun itu pun dinilai hanya menghambur-hamburkan uang negara di masa sulit seperti saat ini.

Dalam hitungannya, biaya untuk membuat 2.000 konten video semacam itu tak lebih dari Rp 150 miliar. Sehingga angka Rp 5,6 tirliun sangat fantastis.

Kemudian, menurut Amin, program ini juga mendompleng program kartu pra kerja dan hanya menjadikan penerima kartu pra kerja sebagai obyek semata. Sebab, uang itu hanya dinikmati oleh pengelola program pelatihan.

“Mengapa tidak diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja sesuai tupoksinya sehingga negara tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk pengadaan video semacam itu,” kata Amin.

Poin kedua, jauh lebih baik jika dana sebesar Rp 5,6 triliun itu diberikan kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hingga saat ini terus berjatuhan. Dengan dana sebesar itu akan ada 2 juta orang korban PHK baru yang bisa dibantu.

Di wilayah Jabodetabek saja, sudah banyak korban PHK yang terpaksa menggelandang atau menjadi tuna wisma baru karena tidak sanggup membayar sewa kontrakan. Belum lama ini, keprihatinan juga muncul dari ratusan kepala desa di Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, dan beberapa wilayah lainnya.

Jawa Barat dan Banten kini harus menghadapi protes warganya karena sedikitnya jumlah alokasi bantuan sosial dari pemerintah dibandingkan dengan jumlah warga terdampak wabah Covid-19. Sehingga hal itu berpotensi memicu konflik sosial di kalangan rakyat bawah.

“Mumpung belum terlambat, segera batalkan program pelatihan yang mendompleng program kartu pra kerja. Alihkan dana tersebut untuk membantu rakyat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah Covid-19 ini yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini,” tutup Amin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika