Palestina Tolak Upaya Israel Kendalikan Masjid Hebron

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Pejabat Palestina telah menolak upaya Israel untuk mengambil alih Masjid Ibrahimi Hebron. Mereka menyebutnya usaha yang dilakukan Israel sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang ada dan resolusi UNESCO.

Pada 2017, badan khusus PBB mendeklarasikan kota Hebron dan Masjid Ibrahimi sebagai situs budaya Palestina dan mendaftarkannya sebagai situs dunia yang dianggap dalam bahaya.

Menurut Deklarasi Prinsip (Kesepakatan Oslo) tahun 1993 dan Kesepakatan Hebron yang ditandatangani oleh Benjamin Netanyahu pada tahun 1997, manajemen masjid semata-mata berada di tangan pemerintah kota Palestina.

Menteri Pertahanan Israel menyetujui perubahan di daerah itu tanpa merujuk kembali ke kota Palestina, yang memiliki yurisdiksi atasnya, Ahad (3/5) lalu. Israel ingin memasang lift di masjid, sehingga orang-orang yang memiliki masalah mobilitas dapat mengakses situs suci tersebut tanpa masalah. Masjid Hebron memiliki makna religius bagi kepercayaan Ibrahim.

Walikota Hebron, Tayseer Abu Sneneh mengatakan, orang Israel sedang bermain api. "Mereka mengubah aturan, bermain dengan api dan memindahkan seluruh kota dan daerah ke wilayah yang tidak menginginkan kekerasan," katanya dikutip di Arab News, Selasa (5/5).

Abu Sneneh menambahkan, kotamadya Hebron, yang didirikan pada 1870 selama pemerintahan Ottoman di Timur Tengah, bertanggung jawab atas kota dan semua lembaga agama dan sipilnya.

Seorang anggota Arab dari knesset Israel, Ahmad Tibi menggambarkan keputusan Menteri Pertahanan Naftali Bennett sebagai sangat berbahaya.

"Bennett adalah salah satu pilar gerakan pemukim, seorang penganut avid di tanah legenda Israel sedang mencoba menggunakan hari-hari terakhirnya sebagai menteri pertahanan untuk menyebabkan kekacauan di wilayah pendudukan sehingga ia bisa membanggakannya nanti," kata Tibi.

Keputusan Israel juga menghasilkan penyitaan lebih lanjut tanah Palestina di Hebron. Ratusan pemukim Yahudi tinggal di jantung kota, dilindungi oleh 1.500 tentara Israel. Bahkan 200.000 warga Arab Palestina di kota itu harus melakukan navigasi di sekitar pos pemeriksaan militer.

"Upaya untuk Yahudisasi Tepi Barat dan jantung kota Hebron dan Lembah Jordan sedang dilakukan dengan dukungan dan dorongan dari pemerintah AS," ujar penasihat politik untuk menteri luar negeri Palestina, Ahmad Deek.

Dia meminta Mahkamah Pidana Internasional untuk menerima rekomendasi dari jaksa agung mengenai penerapan mandat mereka di wilayah yang diduduki. Ahmad Deek juga meminta untuk membuka penyelidikan terhadap kejahatan perang Israel, terutama perusahaan pemukiman.

Sebuah jalan penting di Hebron, Jalan Shuhada, telah ditutup untuk warga Palestina sejak 1994. Saat itu seorang tentara Israel memasuki masjid dan menembaki 29 jamaah yang sedang melakukan sholat subuh.

Pasukan Perlindungan Internasional Sementara untuk Hebron (TIPH) multinasional yang tidak bersenjata diizinkan masuk ke kota tidak lama setelah itu, tetapi Israel menolak untuk mengizinkan pasukan itu mengakses masjid.

Pada bulan Maret 2019, Israel menolak untuk memperbarui perjanjian mereka dan meminta pasukan untuk meninggalkan Hebron. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika