Wasekjen PDIP: Presiden Belum Bahas Soal Reshuffle
Wasekjen PDIP mengomentari beredarnya prediksi susunan kabinet baru di medsos.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebutkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu siap menerima apapun keputusan yang dibuat kepala negara berkenaan dengan hal tersebut.
"Presiden tentunya mempunyai penilaian terhadap kinerja seluruh pembantunya sehingga partai akan menghormati dan menghargai keputusan beliau," kata Wakil Sekretaris Jendral PDIP Sadarestuwati di Jakarta, Kamis (2/7).
Sadarestuwati mengatakan, penilaian yang dilakukan presiden tentu didasarkan pada kebaikan bangsa dan negara. Dia melanjutkan, PDIP akan mendukung apapun keputusan kepala negara terpilih, terlebih Joko Widodo merupakan kader partai.
Sementara terkait beredarnya nama-nama menteri hasil reshuffle di media sosial, ia mengatakan hal itu adalah kabar bohong alias hoaks. Sebab, ia mengungkapkan sampai saat ini Presiden Jokowi hingga kini belum pernah menyampaikan nama-nama menteri yang akan di reshuffle.
"Sekali lagi kami akan menghormati dan menghargai apapun yang menjadi keputusan presiden Jokowi," katanya.
Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi mengatakan bahwa menilai wajar kemarahan yang dilontarkan presiden Jokowi. Dia mengatakan, presiden sudah mengingatkan betapa seriusnya Covid-19 pada seluruh kehidupan rakyat.
Dia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif kepala negara. Menurutnya, itu juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri.
"Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman dan tidak mengambil prakarsa sehingga wajar jika presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mulai mengeluarkan wacana reshuffle atau perombakan kabinet. Ancaman reshuffle ditujukan kepada menteri-menteri yang dianggap tidak bisa bekerja cepat dan extraordinary dalam penanganan pandemi Covid-19.
Penanganan yang dimaksud tak hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga kaitannya dalam perekonomian, dan penyaluran bantuan sosial. Tak hanya merombak kabinet, Jokowi juga menyatakan kemungkinan adanya pembubaran lembaga.
Pernyataan Jokowi soal perombakan kabinet ini disampaikan dalam sambutan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6) lalu. Namun, video sambutan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet tersebut diunggah pihak Istana Kepresidenan di media sosial pada Ahad (28/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika