PKS Usulkan Jokowi Rampingkan Kementerian
Struktur pemerintahan yang ada saat ini dinilai tidak efisien
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons terkait wacana pemerintah melakukan reshuffle. Menurutnya saat ini menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merampingkan jumlah kementerian yang ada.
"Ketika pemerintahan periode kedua dibentuk saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. Jumlah Kementerian 20-25 itu sudah maksimal," kata Mardani dalam diskusi daring, Sabtu (4/7).
Ia melihat struktur pemerintahan yang ada saat ini dinilai tidak efisien. Jangankan antarkementerian, tambahnya, sinergi dan kolaborasi antardirekorat jenderal terkadang menurutnya sulit dilakukan.
"Usul saya sekarang ini, sekarang saatnya Pak Jokowi mereset pemerintah," ujarnya.
Ia mencontohkan agar Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian PUPR disatukan. Ia memandang jika itu dilakukan maka infrastruktur bisa berjalan sangat baik.
"Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. Ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak Pak Jokowi?" ungkapnya.
Mardani juga meminta Presiden Jokowi untuk membuktikan pernyataannya terkait reshuffle dalam waktu satu minggu kedepan. Selain itu, ia juga berpesan agar Presiden Jokowi tidak terlalu percaya dengan hasil survei yang ada.
"Jadi jangan percaya survei, itu masukkan saja. Pak Jokowi perlu memiliki dua hal yaitu yang punya komitmen dan kompeten," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika