Pemprov Tunggu Dana Rp 2,6 Triliun Bantu Pesantren Tes Cepat
Untuk tes massal tidak bisa seluruh pesantren karena keterbatasan anggaran
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah pesantren di Jawa Barat mulai beraktivitas melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasa di tengah pandemik Covid-19. Namun, pembukaan ini tidak disertai dengan pengetesan massal Covid-19 kepada para santri ataupun pengurus pesantren.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pemprov Jabar masih menunggu bantuan anggaran dari pemerintah pusat yang tengah menyiapkan dana sebesar Rp 2,6 triliun. Anggaran ini, khusus untuk tes massal di pesantren. Kemudian bantuan bagi guru, pembangunan tempat mandi cuci kakus (MCK), dan pembelian fasilitas kesehatan Covid-19 seperti masker."Nanti ada dana dari pusat untuk masing-masing tipe pesantren, yakni Rp50 juta tipe satu, Rp40 juta tipe 2, dan Rp25 juta tipe 3," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Jabar, Selasa (14/7).
Semua dana itu, hanya bisa dibelikan untuk kebutuhan pesantren di tengah pandemik virus Corona. "Dan sekarang dalam proses administrasi," katanya.
Pemprov Jabar, kata dia, sebenarnya ingin melakukan rapid test secara massal di berbagai daerah termasuk dalam satu pesantren. Namun, karena keterbatasan alat pengetesan maka keinginan tersebut suilt terwujud. " Barangnya yang kita mau tidak ada," katanya.
Selama ini, kata Emil, pihaknya ingin melakukan pengetesan dengan cara swab atau tes usap. Tapi karena barangnya tidak ada dan harganya melambung. Karena hanya rapid test, kata dia, maka barang ini yang dimanfaatkan walapun hasil tesnya masih belum ideal. "Kalau memang alat PCR (swab) ada jumahnya berjuta-juta ya ngapain kita pakai alat yang lain," katanya.
Di sisi lain, kata Emil, untuk melakukan tes massal di pesantren tidak bisa seluruhnya karena subsidi untuk pengetesan anggarannya tidak ada. Jadi, menunggu anggaran dari pusat.
Sementara menurut Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, saat ini sudah ada sejumlah pesantren yang kembali berjalan, baik pesantren salafiyah maupun khalafiyah. Masing-masing pesantren memiliki gugus tugas yang bertanggung jawab menjaga agar tidak ada penyebaran virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan.
Terkait dengan tes acak, kata Uu, sejauh ini belum bisa menjalankannya. Meski demikian, Uu menilai penyebaran virus di kalangan santri bisa lebih diminimalisir karena mereka telah melakukan cek kesehatan sebelum kembeli ke pesantren."Jadi pas datang mereka sudah membawa surat keterangan sehat. Itu wajib dilakukan kalau mau masuk ke pesantren," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan, pertimbangan untuk dapat memberlakukan tatanan new normal atau normal baru di pesantren dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka. Selain itu, pelaksanaan protokol tatanan normal baru akan terus dievaluasi untuk masing-masing daerah," ujar Ma’ruf saat berkunjung ke Pesantren Assobariyyah di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7).
Wapres mengingatkan, yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan tes Covid-19 terhadap para santri, karena ada kemungkinan siswa berasal dari daerah zona merah.
"Banyak santri yang berasal dari lintas kota dan bahkan lintas negara. Kedua, memastikan bahwa tersedia fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan hand sanitizer, tersedia masker yang cukup untuk digunakan selama proses belajar mengajar,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika