Gus Menteri Minta Kades dan Pendamping Bantu Banjir Masamba
Pendamping harus bergerak cepat untuk lakukan pendataan kebutuhan korban banjir
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar merasa duka mendalam atas musibah banjir bandang yang melanda Kota Masamba di Kabupaten Luwu Utara pada Senin (13/7).
"Duka Masamba, menjadi duka kita bersama. Semoga tidak banyak korban, senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Rabu (15/7).
Gus Menteri kemudian memerintahkan perangkat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk bergerak membantu meringankan duka yang dialami oleh warga yang menjadi korban banjir bandang itu.
Gus Menteri meminta Koordinator Pendamping Desa Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk berkoordinasi dengan Koordinator Pendamping Desa di Luwu Utara dan Para Pendamping Desa untuk bergerak membantu proses penanganan korban.
"Koordinator Pendamping Desa Provinsi gerakkan seluruh Pendamping Desa untuk membantu proses penanganan korban," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, dalam siaran persnya.
Para Pendamping Desa itu, kata Gus Menteri, terjun langsung ke lokasi bencana dengan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk lakukan pendataan korban banjir. Utamanya yang termasuk warga desa agar proses penanganan menjadi lebih cepat dan tepat.
Proses pendataan ini diperlukan untuk menentukan langkah tindak lanjut dan penanganan yang akan diberikan kepada korban banjir itu agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
"Pendamping harus bergerak cepat untuk lakukan pendataan itu agar kebutuhan para warga desa korban banjir bisa segera dipenuhi dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Menteri juga akan meminta para Kepala Desa yang berada di wilayah yang terkena banjir untuk bersama-sama pendamping desa bergerak bersama lakukan pendataan. Selain, kepada para korban, pendataan pun bisa dilakukan untuk aset-aset milik desa yang rusak terhantam banjir.
Pendataan terhadap aset seperti sekolah di desa, fasilitas infrastruktur, fasilitas kesehatan dan air bersih yang menjadi kebutuhan mendasar bagi warga desa. Aset yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ini harus segera dilakukan perbaikan dan pembenahan.
"Kepala Desa bisa menggunakan alokasi Dana Desa untuk memperbaiki fasilitas kebutuhan dasar yang rusak itu agar bisa segera digunakan oleh masyarakat desa," kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.
Gus Menteri berharap, langkah cepat yang dilakukan ini nantinya bisa membantu para korban dan meringankan beban mereka akibat bencana banjir bandang itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika