Legislator Minta Konsumsi Rumah Tangga Digenjot
Berdasarkan data BPS konsumsi rumah tangga turun sekitar 2,9 persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyebut Indonesia sudah mengalami resesi secara teknis. Ia menyebut, untuk mengatasi keadaan ini, konsumsi rumah tangga harus ditingkatkan.
Pernyataan ini disampaikan Misbakhun menyusul catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen. "Kita sedang menghadapi kesulitan dan kita sedang menghadapi krisis itu. Resesi kalau secara teknikal sudah kita alami," kata Misbakhun, Kamis (6/8).
Misbakhun mengatakan, sejak kuartal keempat 2019, Indonesia sudah dalam posisi yang negatif. Kemudian kuartal berikut - berikutnya di tahun berikutnya pun turut negatif. "Jadi secara teknikal quarter to quarter (QTQ) itu kita sudah dalam posisi negatif," kata Politikus Golkar itu.
Maka itu, Misbakhun pun menyebut fase ekonomi yang sulit ini akan menjadi menu harian Indonesia ke depan. Merujuk pada yang disampaikan oleh BPS, menurut Misbakhun, perlu dilakukan upaya yang lebih serius, yaitu turunnya konsumsi rumah tangga.
Proporsi konsumsi rumah tangga dalam PDB terdapat sekitar 57 persen. Berdasarkan data BPS konsumsi itu turun sekitar 2,9 persen. Padahal konsumsi rumah tangga, kata Misbakhun memiliki kontribusi yang sangat besar.
"Sekarang kita lihat, apakah kemudian program stimulus program pemulihan ekonomi pemerintah, program APBN Yang reguler itu, bisa memadai untuk mengatasi konstraksi akibat krisis ini, yang bisa memulihkan konsumsi masyarakat," ujar Misbakhun.
Ia pun mengatakan untuk meningkatkan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Contoh pertama yang disampaikan Misbakhun adalah soal Investasi. Ia mengklaim, Investasi dapat menggenjot persediaan lapangan kerja, sehingga berimbas pada angka konsumsi rumah tangga.
Bukan hanya investasi, program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga bantuan-bantuan sosial juga harus diteruskan. Di samping itu, Misbakhun menyebut, bukan tidak mungkin bila pemerintah mau menggratiskan listrik untuk sebagian besar masyarakat.
"Di sini kita harus mulai mendetailkan bahwa pemerintah membuat program yang harus mulai terarah, fokus dan menjadi alat navigasi mengatasi masalahnya," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika