Amerika Serikat Ajukan Perpanjangan Embargo Senjata Iran  

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat akan mengajukan resolusi Dewan Keamanan PBB pada pekan depan untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. Hal ini bakal dilakukan meski ada tentangan dari Rusia dan China.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan, larangan penjualan senjata ke Iran berakhir pada 18 Oktober. Amerika Serikat mengancam akan memaksa pengembalian sanksi PBB jika tidak diperpanjang. 

Dia menambahkan, Washington akan mengajukan resolusi yang telah lama ditunggu-tunggu pada pekan depan.

Pompeo juga menyampaikan Amerika Serikat khawatir dengan indikasi bahwa China sudah mempersiapkan penjualan senjata ke Iran. 

"Ada negara-negara yang berbaris untuk menjual senjata yang akan mengguncang Timur Tengah, membahayakan Israel, membahayakan Eropa, mempertaruhkan nyawa orang Amerika juga," kata Pompeo dilansir di The National, Jumat (7/8).

Pompeo menegaskan, AS tidak akan membiarkan itu terjadi. "Jadi kami menggunakan setiap perangkat diplomatik yang kami miliki di perangkat tersebut," kata dia.

Rusia dan China memegang hak veto di Dewan Keamanan dan ingin embargo berakhir seperti yang ditetapkan di bawah resolusi 2015. 

Resolusi itu menyetujui kesepakatan denuklirisasi dengan Iran yang dinegosiasikan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Barack Obama, di mana Presiden Donald Trump menarik diri pada 2018.

Namun, Amerika Serikat seperti dalam pernyataan Pompeo, tetap menjadi "peserta" dalam perjanjian seperti yang tercantum dalam resolusi 2015 itu. Maka, Amerik Serikat dapat memaksa kembali sanksi jika Iran melanggar ketentuannya. Contohnya, saat Iran mendukung pemberontak Houthi di Yaman.

Sekutu Eropa di Amerika Serikat telah skeptis apakah Washington dapat memaksakan sanksi tersebut. Mereka memperingatkan bahwa upaya tersebut dapat merampok legitimasi Dewan Keamanan PBB. 

Orang-orang Eropa memang mendukung perpanjangan embargo tetapi prioritasnya adalah mempertahankan perjanjian nuklir, yang didukung Joe Biden, saingan Trump dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden November mendatang.

Di sisi lain, Iran mengklaim memiliki hak untuk membela diri. Berlanjutnya larangan tersebut akan berarti diakhirinya kesepakatan nuklir. 

Menteri Luar Negeri iran, Javad Zarif, mengatakan pemerintahnya sedang merundingkan kesepakatan 25 tahun dengan China, negara utama yang menentang sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika