Pemerintah Sudah Alokasikan Anggaran Pengadaan Vaksin Corona

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan awal vaksin corona (Covid-19). Dana tersebut masuk dalam daftar insentif tambahan pada sektor kesehatan yang memiliki anggaran sebesar Rp 23,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, anggaran tersebut berasal dari dana penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan yang berpotensi tidak terserap dan belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Diketahui, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah menganggarkan Rp 87,55 triliun untuk sektor kesehatan.

Hanya saja, Sri mengakui, pemerintah masih belum menentukan kebutuhan dana pengadaan vaksin secara lebih detail. Sebab, ia belum mengetahui rincian biaya produksinya dan proses teknis yang harus dilalui. "Angkanya belum tahu. Kita cadangkan berdasarkan estimasi saja," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/8).

Tidak hanya pada tahun ini, Sri memastikan, anggaran untuk pengadaan vaksin juga disiapkan dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Jumlahnya pun masih belum diketahui.

Sri menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk membahas proses pengadaan vaksin. Terakhir, ia baru melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengenai pengadaan vaksin Covid-19.

Menurut Sri, rapat tersebut membahas koordinasi mengenai lembaga-lembaga yang diperkirakan dapat memproduksi vaksin dan kapasitas produksi. "Begitupun pengadaannya berapa di tahun 2020 dan 2021," katanya.

Sampai saat ini, Sri menuturkan, pemerintah telah menunjuk PT Bio Farma (Persero) untuk membuat vaksin Covid-19 melalui dua jalur. Selain kerjasama dengan Cina, juga melalui payung Gates Foundation atau WHO.

Selain itu, ada beberapa perusahaan swasta seperti PT Kalbe Farma (Tbk) yang sudah merintis kerja sama dengan perusahaan China dan beberapa negara lain dalam memproduksi vaksin. Sri menjelaskan, ada juga vaksin merah putih yang kini dikembangkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Sri memastikan, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk berbagai lembaga yang memang membutuhkan dana untuk riset maupun keperluan lain terkait pengadaan vaksin Covid-19. "Kita dukung terus agar bisa menghasilkan vaksin," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Tapi, Sri mengingatkan, proses pengadaan dan distribusi vaksin tidak akan mudah. Kebutuhannya pun akan banyak mengingat masyarakat Indonesia yang mencapai ratusan juta orang. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kementerian/ lembaga terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi dalam pengadaan vaksin di dalam negeri.

Kementerian/lembaga yang dimaksud Sri, antara lain, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satuan Tugas Penanganan Virus Corona hingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebelumnya, Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menyebutkan, penemuan vaksin menjadi kunci utama yang menentukan pemulihan ekonomi Indonesia. Kunci kedua, evaluasi stimulus pemerintah untuk menangani pandemi.

Raden memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan minimal berada pada level nol persen. Ketidakpastian mengenai pandemi Covid-19 yang masih tinggi menjadi penyebab ekonomi sulit akselerasi lebih cepat.

Target utama pemerintah saat ini adalah mencegah terjadinya resesi dan pertumbuhan negatif. "Di sepanjang tahun ini, kalau (pertumbuhan ekonomi) kita bisa nol persen atau positif 0,1 persen saja, itu sudah lumayan bagus dibandingkan negara lain," tutur Raden dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika