Pidato Jokowi Diharapkan Pertegas Penanganan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berharap dalam pidato tersebut Jokowi mempertegas kebijakan pemerintah terkait penanganan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kita harapkan tentu Presiden mempertegas beberapa kebijakan pokoknya yang terkait dengan situasi perekonomian nasional kita akibat pandemi Covid-19," ujar Arsul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Selain persoalan ekonomi, kebijakan dan program di sektor lain juga harus menjadi prioritas pemerintah. Pidato kenegaraan Jokowi hari ini harus memberi harapan kepada masyarakat di tengah pandemi saat ini.

"Kesempatannya itu ada, karena Presiden dikasih sekaligus memberikan pidato pengantar itu pembahasan RAPBN tahun 2021," ujar Arsul.

Ia juga mengajak masyarakat optimistis menghadapi pandemi Covid-19. Sembari tetap mengawasi program dan kebijkan pemerintah terkait penanganannya. "Pemerintah kan harus optimis ya, kalau pemerintahannya pesimis nanti kita semua juga pesimis juga. Tetapi tentu sebagai DPR kami juga kami harus menyeimbangkan," ujar Sekretaris Jenderal PPP itu.

Di samping itu, ia menjelaskan bahwa Sidang Tahunan MPR kali ini berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Salah satunya, jumlah tamu undangan yang hadir secara fisik dibatasi. "Tentu harapannya ini tidak mengurangi makna dari sidang tahunan dan sidang bersama DPR dan DPD," ujar Arsul.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan anggota DPR yang akan hadir di ruangan sebanyak 176 anggota. "Jadi untuk unsur DPR itu pimpinan DPR, ketua fraksi, sekretaris fraksi, ketua komisi dan wakil ketua komisi, serta kapoksi termasuk ketua AKD dan wakilnya. jumlahnya setelah dibuat matrik karena ada yang merangkap ketua fraksi dan ketua komisi macam-macam itu setelah dimatrik sekitar 176 dari DPR," kata Indra.

Sedangkan dari unsur MPR, Indra menambahkan, ada sekitar 51 unsur  pimpinan MPR, dari 50 DPD. Dari unsur pemerintah, yang hadir secara fisik hanya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri koordinator (menko). Sementara menteri lain mengikuti sidang secara virtual.

"Duta besar diundang melalui virtual, tidak ada Gita Bahana Nusantara, tidak ada, sangat minimalis lah," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Sekjen MPR Maruf Cahyono. Maruf mengatakan yang hadir pada sidang tahunan kali ini tidak lebih dari 300 orang. "Tentu protokol kesehatan menjadi pembeda sangat tajam. Kalau dulu tentu dengan peserta yang cukup banyak, kalau ini kalau kita kalkulasi kapasitas  gedung yang sekitar seribu, kurang dari 1/3 yang ada di dalam. Jadi saya kira 1 banding 3 ya," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika