127.361 Usaha Mikro di Sumbar Dapat BPUM

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sebanyak 127.361 usaha mikro di Sumatra Barat, mendapatkan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). "Bantuan senilai Rp 2,4 juta telah direalisasikan melalui BNI dan BRI ke 127.361 pelaku usaha berskala mikro yang terdampak pandemi Corona Virus Disaese (COVID-19) di Sumatra Barat," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumbar Zirma Yusri, di Padang, Kamis (3/9).

Zirma mengatakan hampir semua UMKM di Sumbar terdampak Covid-19. Namun sampai saat ini masih banyak yang belum terdata karena belum selesai disurvei. Selain itu, ia menyebutkan saat ini jumlah UMKM di Sumbar mencapai 596.100, di luar sektor pertanian dan peternakan.

"Apa lagi saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah dan beberapa tempat usaha ditutup karena menjaga jarak antisipasi penularan Covid-19," kata dia.

Kendati demikian ia mengatakan sejumlah UMKM yang terdampak tersebut terus diupayakan agar mendapatkan bantuan. "Ada yang menerima bantuan senilai Rp 500 ribu. Ada juga bantuan dari pemerintah setempat berupa BLT senilai Rp 600 ribu dan bantuan dari koperasi sekitar Rp 208 ribu. Meskipun sedikit, setidaknya cukup membantu," kata dia.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar terus berupaya memberikan pembinaan terhadap UMKM. Kemudian mengupayakan pemasaran, dan mengimbau agar masyarakat tetap membeli produk lokal sendiri. "Juga bekerja sama dengan pihak bank agar kredit yang diperuntukkan lebih diutamakan untuk usaha mikro. Bagi yang belum mendapatkan akan tetap diperjuangkan," kata dia.

Selain itu, ia menyebutkan saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar kembali mengirimkan data 30 ribu pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19 ke pusat. Ia berharap pelaku usaha mikro tersebut masih bisa mendapat BPUM dari pemerintah.

Ia juga mendorong agar setiap daerah mendata UMKM yang terdampak Covid-19. Kendati terkesan terdesak dan masih di tengah pendemi Covid-19. Ia berharap data tersebut segera didapatkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan setelah pemerintah memutuskan menerapkan masa kenormalan baru, sejumlah UMKM sudah mulai buka kembali. Akan tetapi volume usaha masih 50 persen, tentu karena terdampak Covid-19.

"Kita harapkan saat ini masyarakat harus sama-sama membeli produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM. Hal itu merupakan salah satu usaha kita membantu mereka," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar telah memindahkan anggaran APBD sekitar 52 persen untuk penanganan Covid-19 di Sumbar. "Anggaran yang dialihkan berupa anggaran kegiatan dan perjalanan dinas," kata dia.

Ia berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga aktifitas kembali normal seperti biasanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika