Covid-19 Klaster Soto Lamongan Yogyakarta Capai 25 Kasus
Pembeli yang membawa pulang soto Lamongannya ke rumah juga positif Covid-19
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan kasus positif Covid-19 dari klaster Warung Soto Lamongan di Umbulharjo, Kota Yogyakarta, masih terus bertambah. Hingga Kamis (10/9) sudah ada 25 kasus yang tercatat dari klaster ini.
"Ada tambahan (kasus positif) dari Soto Lamongan yaitu pekerjanya dua orang," kata Heroe Kamis (10/9) malam.
Kasus positif dari klaster ini terdiri dari pedagang, keluarga pedagang, serta pembeli. Heroe menyebut dari pedagang dan keluarganya sudah ada 17 orang yang terkonfirmasi positif. Sementara, delapan orang lainnya merupakan pembeli.
"Tujuh orang yang membeli dan dilaporkan positif adalah yang makan di tempat dan satu orang lainnya hanya membeli dan makan di rumah, tapi juga terpapar positif," ujarnya.
Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan tracing (pelacakan) terhadap kontak erat dari pedagang Soto Lamongan tersebut. Dengan demikian kasus baru positif Covid-19 dari klaster ini masih berpotensi meningkat.
Heroe pun meminta masyarakat agar terus menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan ketat dan disiplin. Baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat umum dan kawasan wisata.
Terlebih, fenomena penyebaran Covid-19 di Kota Yogyakarta banyak terjadi di lingkungan keluarga. "Perlu menerapkan protokol dan ini kita barengi dengan penerapan sanksi (bagi yang melanggar)," jelasnya.
Pihaknya pun sudah mulai tegas dalam menegakkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini mengingat kasus positif Covid-19 yang melonjak sejak Agustus 2020 lalu di Kota Yogyakarta dan sebagian besar kasus merupakan orang tanpa gejala (OTG).
Sanksi yang diterapkan berupa sanksi sosial dan denda sebesar Rp 100 ribu. Untuk itu, patroli pun dimasifkan di kawasan wisata dan tempat umum.
"Patroli wilayah semakin ditingkatkan dan sanksi tegas yang melanggar (protokol kesehatan). Sudah didapatkan 30 orang lebih yang melanggar dan diminta sanksi sosial. Ke depan mungkin akan denda diterapkan," kata Heroe.