Gubernur Jateng Siapkan Antisipasi Penerapan PSBB di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan antisipasi terkait dengan rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kembali diperketat di Provinsi DKI Jakarta. Ganjar mengatakan Pemprov Jateng juga akan menyiapkan bantuan bagi warganya yang ada di Jakarta.

"Kami aktif berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat karena kami mencoba untuk menyiapkan antisipasi-antisipasinya," katanya di Semarang, Ahad (13/9).

Menurut Ganjar, komunikas aktif tersebut dilakukan agar Jawa Tengah sudah siap saat dilakukan penerapan PSBB di DKI Jakarta. "Kami siap-siap, apakah ada gelombang pemudik, Dishub kami minta siaga. Sudah dapat bocorannya bahwa tidak ada surat keluar masuk, hanya checking suhu dan tidak semuanya ditutup, setidaknya komunikasi awal dengan Pemprov DKI Jakarta sampai sejauh ini berjalan lancar," ujarnya.

Ganjar juga mengaku aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Satgas Covid-19 pusat dan lainnya sehingga diketahui ada desain yang lebih pas yang akan disampaikan. "Termasuk nasib warga kami yang tidak bisa pulang, apakah akan di-coverJaring Pengaman Sosial (JPS) atau tidak. DKI mengatakan akan menyiapkan dapur umum di setiap RW, silakan masuk saja dengan KTP. Informasi ini awal yang baik bagi kami," katanya.

Intinya, lanjut Ganjar, meski belum ada keputusan, Jateng akan terus siaga. Terkait dengan kondisi anggaran di Jawa Tengah untuk memberikan bantuan kepada warga asal Jateng yang tinggal di Jabodetabek apabila benar-benar dilakukan PSBB, Ganjar mengungkapkan bahwa sebenarnya anggaran sudah habis, sebab seluruh anggaran sudah dibelanjakan dan APBD Perubahan 2020 sudah dilakukan.

"Makanya kenapa kami proaktif tanya dulu ini kepada Pemda DKI dan pusat, agar kita siap-siap. Kita siaga, maka komunikasi awal menjadi penting," ujarnya.

Ganjar menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak menyiapkan anggaran untuk rencana PSBB jilid dua ini sehingga pihaknya meminta kepastian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat terkait hal itu. "Tujuannya, kalau benar-benar terjadi (PSBB), semuanya sama-sama siap. Nanti saya bisa carikan cara yang lain. Kalau sudah ada kepastian, saya bisa menghitung dan menyiapkannya. Kalau dilakukan secara tiba-tiba, kan kaget semuanya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika