Pemerintah Diingatkan Hati-Hati Soal Produksi Massal Vaksin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan keselamatan, dalam produksi vaksin Covid-19. Dradjad mengingatkan soal bahan vaksin SinoVac yang akan dikirim ke Indonesia.

“Keselamatan harus dijadikan prioritas nomor satu. Jangan dikompromikan dengan kepentingan politik atau geostrategis. Misalkan karena hubungan baik dengan China,” kata Dradjad dalam pesan suaranya kepada Republika.co.id, Rabu (16/9).

Dradjad mengaku mengingatkan hal ini karena ia konsen melihat rencana delivery vaksin Sinovac akan dimulai di November 2020. Sinovac akan mengirim secara bertahap hingga 260 juta bahan baku vaksin ke Indonesia.

Padahal, menurut Dradjad hasil uji klinis tahap ketiga vaksin SInovac belum diketahui secara menyeluruh. “Kita tahu uji klinis tahap ketiga untuk vaksin Sinovac ini, namanya CoronaVac, baru dimulai Juli 2020 di Brasil. Di Indonesia dimulai setelah minggu pertama Agustus. Artinya saat China memproduksi dan mengirim bahan baku tersebut ke Indonesia, kemungkinan besar hasil uji klinis tahap ketiga belum diketahui karena baru dimulai,” papar Dradjad.

Uji klinis tahap ketiga, kata Dradjad, jika mengikuti prosedur normal bisa memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Dalam kasus pandemi Covid-19,  ada kesepakatan dunia bahwa uji klinis tahap ketiga bisa dipercepat menjadi beberapa bulan. Meski demikian, kata Dradjad, kalau November 2020 bahan baku sudah masuk ke Indonesia, artinya bahan baku tersebut diproduksi tanpa menunggu hasil uji klinis tahap ketiga.

“Kemungkinan berarti tidak menunggu hasil uji klinisnyas terlebih dahulu. Di sisi lain, kita belum tahu seberapa besar efektivitas vaksin Sinovac,” kata dia.

Dijelaskannya, WHO mensyaratkan efikasi vaksin minimal 50 persen. Artinya minimal 50 persen dari mereka yang disuntik vaksin berhasil memiliki antibodi yang efektif untuk melawan infeksi virus.

Selain itu, menurut Dradjad, harus juga diperhatikan efek sampingnya. Jangan sampai ada efek samping yang berbahaya, apalagi malah ada yang terkena penyakit Covid-19. “Ini semua hanya bisa dilihat dari uji klinis tahap ketiga yang melibatkan ribuan bahkan puluhan ribu relawan,” papar ekonom senior INDEF ini.

Dradjad khawatir kalau barangnya sudah datang dan diproduksi massal, sementara efektifitas dan efek samping vaksin belum diketahui, “Kalau sudah terlanjur disuntik ke jutaan orang, tapi kita belum tahu efektivitas dan efek sampingnya, itu risikonya tinggi,” ungkapnya.

Dradjad mengakui CoronaVac tergolong paling maju pengembangannya di dunia, lebih maju dari vaksin yang dibuat oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca. Menurut Dradjad, hal itu karena China lebih awal terserang COVID-19. Selain itu, Universitas Oxford dan AstraZeneca menjalankan prosedur keamanan dan keselamatan yang sangat ketat.

Dicontohkannya, pada 8 September 2020, ada relawan yang mengalami inflamasi sumsum tulang belakang. Setelah kejadian itu, Universitas Oxford dan AstraZeneca langsung menghentikan sementara uji klinis tahap ketiganya. Uji klinis baru dilanjutkan lagi setelah ada review independen sehingga otoritas Inggris mengijinkan uji klinis dilanjutkan.

Sementara jika melihat vaksin yang diuji klinis di Indonesia, kata Dradjad, ada kejadian satu relawan yang menunjukkan gejala COVID-19 setelah mendapat vaksin. Tapi malah ketua tim uji klinis mengatakan kalau kejadian itu bukan karena vaksinnya.

“Persoalannya keterangan itu berasal dari ketua tim, sehingga bisa dianggap sebagai konflik kepentingan. Harusnya hal ini diuji secara independen,” ungkapnya.

Dradjad juga mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjaga jarak dengan produsen yang membuat vaksin. Jangan sampai ada persepsi adanya konflik kepentingan BPOM dengan pembuat vaksin.  “Supaya orang percaya, kalau vaksin sudah lolos dari BPOM berarti memang aman dan efektif. Bukan karena BPOM dianggap dekat dengan produsen,” kata Dradjad.

Kalau BPOM terlihat dekat dengan produsen vaksin maka orang akan ragu dengan kualitas vaksin.

Dradjad mengingatkan vaksin Sinovac oleh pemerintah China sendiri baru disetujui untuk penggunaan darurat, bukan untuk penggunaan massal.  Adapun penggunaan darurat ini, kata Dradjad, fokusnya adalah individu yang berisiko tinggi. Penggunaan massal itu ke masyarakat luas. “Jangan sampai kita malah langsung masuk ke produksi dan penggunaan massal,” kata dia.

Langkah Erick didukung

Namun demikian, Dradjad menyambut baik upaya untuk mempercepat pengadaan vaksin Covid-19, melalui kerja sama berbagai produsen vaksin. Langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk memerintahkan order pembelian, menurutnya, langkah yang bagus.

“Kalau perlu langsung diberi down payment (DP) karena di dunia sedang ada fenomena nasionalisme vaksin. Artinya masing-masing negara cenderung memblokir ketersediaan vaksin untuk negaranya sendiri. Sehingga negara lain akan kesulitan untuk order,” kata Dradjad.

Jika Indonesia tidak cepat-cepat membayar DP maka 2021 pun belum tentu Indonesia bisa mendapatkan vaksin. Jika itu terjadi maka efeknya akan sangat besar. “Langkah Erick sudah benar dan kita dukung,” ungkap Dradjad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika