Kasus Persekongkolan, Nama China Masuk Pengadilan Australia

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia secara resmi menyebut China dalam dokumen pengadilan sebagai negara asing yang sedang diselidiki oleh polisi. Penyebutan nama China masuk dalam kategori penyelidikan gangguan asing dan menjadi yang pertama di negara itu.

Kabar tersebut diketahui setelah  pengacara pemerintah Australia menyerahkan dokumen yang diajukan ke Pengadilan Tinggi pada 1 September. Upaya ini menjadi pengakuan resmi pertama bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung atas dugaan persekongkolan untuk memengaruhi seorang politisi Australia oleh China.

Sebelum pengajuan itu, Polisi Federal Australia dan Organisasi Keamanan dan Intelijen Australia melakukan penggerebekan di kantor seorang politisi negara bagian New South Wales dan stafnya pada 26 Juni. Namun, ketika itu mereka tidak mau berkomentar penggerebekan terkait dengan China.

Tapi, pengajuan pengadilan terbaru ini menyatakan bahwa perintah penggeledahan yang digunakan oleh polisi secara jelas mengidentifikasi nama asing sebagai Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC).

John Zhang, yang bekerja untuk politisi Buruh NSW, Shaoquett Moselmane, telah meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan perintah penggeledahan yang digunakan untuk menggerebek rumah, bisnis, dan kantor parlemen Moselmane.

Dokumen pembelaan pemerintah ditandatangani oleh pengacara publik Australia Stephen Donaghue. Dokumen diajukan ke pengadilan sehari setelah pemerintah memperingatkan jurnalis Australia yang bekerja di China untuk pergi demi alasan keamanan.

Dalam tanggapan pemerintah pada 1 September, pengacara pemerintah menyatakan tidak diragukan lagi bahwa dugaan pelanggaran oleh Hon Shaoquett Moselmane MLC. Dia diduga memiliki hubungan dengan Republik Rakyat Cina (RRC) sejak sekitar 1 Juli 2019 sampai sekitar 25 Juni 2020.

Konsulat jenderal Cina di Sydney menanggapi dengan marah laporan Australian Broadcasting Corporation yang mengatakan salah satu pejabatnya juga disebutkan dalam surat perintah penggeledahan. "Tuduhan bahwa Konsulat Jenderal dan pejabatnya terlibat dalam kegiatan infiltrasi sama sekali tidak berdasar dan tidak lain adalah fitnah keji," kata pernyataan itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan Beijing tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Dia menyatakan, beberapa orang di Australia menyebarkan desas-desus tentang Cina dan itu tidak membantu perkembangan hubungan bilateral.

Ikuti Whatsapp Channel Republika