Aktivis Muslim Prancis Ditangkap, Bukti Menuju Anti-Islam?
Polisi Prancis menangkap aktivis Muslim dengan cara represif.
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Muslim Prancis digemparkan dengan penangkapan pendiri LSM Baraka City, Idriss Sihamedi, yang sempat mengkritik Presiden Prancis, Emmanuel Marcon tentang pernyataan separatisme Islam. Penangkapan Idriss dilakukan polisi bersenjata dengan disiarkan langsung secara online.
Dilansir TRT World pada Jumat (16/10), Idriss mengatakan dia dipukuli dan tahan secara paksa oleh petugas. Bahkan ia mengatakan polisi sempat menekan kepalanya ke tanah selama penggerebekan di rumahnya pada Rabu lalu.
Seorang anggota dari LSM Baraka City menyiarkan adegan itu dan memperlihatkan peralatan yang rusak, barang furnitur yang terbalik hingga dokumen yang berserakan di lantai. Polisi juga memaksa tiga anak Idris untuk angkat tangan.
Para pendukung Idriss Sihamedi menilai serangan itu sebagai intimidasi dan pelanggan terhadap kebebasan berbicara. Namun demikian hingga kini pejabat Prancis belum memberikan penjelasan terkait hal itu. Hanya saja Menteri Dalam Negeri, Gerald Darmanin menuduh Sihamedi berkaitan dengan terorisme dalam cuitannya yang kemudian dihapus setelah itu. Namun Darmanin belum memberikan bukti apapun atas pernyataannya di Twitter.
Sihamedi memang gencar mengkritik Marcon yang menekan praktik agama Islam. Dalam sejumlah pidato dan pernyataan yang dibuat selama beberapa bulan terakhir, Marcon telah mengklaim bahwa Islam sedang berada dalam krisis di seluruh dunia dan telah berjanji untuk memperkenalkan langkah-langkah untuk menindak apa yang dia gambarkan sebagai 'separatisme Islam'.
Sementara para pemimpin Prancis sebelumnya telah menerapkan langkah-langkah yang menargetkan Muslim, seperti larangan siswa mengenakan jilbab di sekolah dan larangan penutup wajah.
Marcon kerap mengeluarkan kebijakan yang menekan Muslim. Menteri Dalam Negeri Darmanin mengungkapkan bahwa pihak berwenang Prancis telah menutup 73 bangunan Muslim, termasuk masjid, sekolah, toko, dan kedai kopi sejak awal 2020.
Pemerintah mengklaim bahwa lembaga-lembaga ini tidak memiliki otorisasi yang tepat atau mereka mendorong munculnya ekstremisme. Sementara itu tagar dukungan untuk Sihamedi muncul di Twitter dengan beberapa aktivis menyerukan protes di luar kantor polisi pada Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika