Pihak Berlawanan di Libya Sepakat Buka Jalur Darat dan Udara

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Hasil negosiasi militer dari pihak yang bertikai di Libya memutuskan untuk membuka rute darat dan udara yang menghubungkan semua wilayah dan kota di Libya. Hal itu dikatakan utusan khusus PBB untuk Libya pada Rabu (21/10).

Stephanie Turcos Williams berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di markas PBB di Jenewa dan mengatakan bahwa kedua pihak telah menyetujui pembukaan rute udara di seluruh Libya, terutama penerbangan ke kota selatan Sebha.

"Delegasi mengarahkan agar otoritas penerbangan sipil mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membuka rute udara secepat mungkin," kata dia.

Williams mengatakan dirinya "cukup optimis" setelah pembicaraan Jenewa untuk menetapkan dasar bagi perundingan tentang perdamaian abadi di negara Afrika Utara yang dilanda perang itu.

“Dari apa yang saya lihat di ruang pembicaraan langsung ini, ada keseriusan dan komitmen,” ujarnya.

Mengulangi seruan pada 23 Maret oleh kepala PBB untuk gencatan senjata global, Williams mendesak kedua pihak "untuk menyelesaikan semua masalah yang luar biasa dan mengukuhkan perjanjian gencatan senjata yang langgeng." Kesepakatan yang dicapai selama dua hari pertemuan di Jenewa didasarkan pada rekomendasi militer gabungan dan komite keamanan yang bertemu pada September lalu, kata utusan PBB itu.

Williams mencatat bahwa masih ada "perkembangan yang mengkhawatirkan," seperti kondisi sosial ekonomi Libya yang memburuk.

"Dan, tentu saja ancaman pandemi Covid-19 yang terus meningkat di negara ini," kata Williams.

Kedua pihak sepakat untuk memulai penyediaan keamanan bersama dengan fokus khusus pada jalan untuk jalur darat dari Shuwerif ke Sebha ke Murzuq, dari Abu Grein ke Jufra, dan untuk jalan pantai dari Misrata ke Sirte dan seterusnya ke Ajdabiya. Kedua belah pihak sepakat tentang perlunya mengakhiri penggunaan "retorika media yang menghasut untuk menghentikan penggunaan ujaran kebencian."

"Mereka mendesak otoritas kehakiman untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban saluran dan platform media sosial yang mempromosikan ujaran kebencian dan menghasut kekerasan sambil memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan berbicara dilindungi," ujar Williams.

Dia mengatakan pembicaraan itu penting karena ini akan menjadi solusi yang dimiliki Libya.

“Dan yang saya lihat adalah tekad yang nyata untuk menjaga persatuan dan kedaulatan negara,” kata utusan PBB itu.

Pemerintah Kesepakatan Nasional didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan yang setia kepada jenderal Khalifa Haftar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika