Santri Jadi Prioritas Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Pemerintah berupaya memperkuat literasi keuangan para santri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya memperkuat literasi keuangan para santri, pemuda, dan pelajar, agar kepemilikan dan penggunaan rekening meningkat untuk mendukung ketahanan sistem keuangan nasional.
"Santriwan dan santriwati merupakan segmen prioritas kelompok pemuda pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam webinar serangkaian Hari Santri Nasional, Jumat (23/10).
Iskandar menjelaskan pemerintah memiliki Program One Pesantren One Product (OPOP) yang bertujuan menciptakan kemandirian umat melalui para santri, pondok pesantren, dan masyarakat sekitar. “Dengan program ini, Pondok Pesantren diharapkan bisa makin memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya," kata Iskandar selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Pada Hari Santri Nasional dilaksanakan serangkaian acara antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)/Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra), dan peresmian Pontrenmart. Selain itu, pembiayaan fintech eSyirkah untuk ekspor usaha santri, peluncuran iPesantren, pembukaan rekening santri dan penyerahan kartu santri, peluncuran percontohan pembiayaan OPOP, serta edukasi/literasi keuangan syariah pesantren.
Melalui program itu, pemerintah ingin memberdayakan masyarakat, khususnya yang belum tersentuh dengan pembiayaan. "Sehingga mereka bisa membuka usaha, bisa bekerja, untuk meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Iskandar menambahkan kelompok pemuda mempunyai potensi yang sangat besar, dengan santri/santriwati yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 18 juta orang. Jika seluruhnya terinklusi keuangan, maka bisa mendorong pencapaian target keuangan inklusif jangka panjang.
Berbicara tentang ekonomi yang inklusif, Iskandar menambahkan salah satu sumber dari pengangguran adalah karena tidak adanya akses masyarakat kelompok bawah terhadap akses pekerjaan dan akses pembiayaan. “Pembangunan itu harusnya inklusif untuk semua orang. Jadi kita melakukan pelatihan keuangan inklusif ini, salah satunya adalah supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa berusaha, bisa mendapatkan pekerjaan, tanpa mengecualikan dari kelompok mana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika