Survei IPO: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Menurun
Survei IPO tunjukan kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil surveinya, yang menunjukkan, 51 persen responden tak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Angka itu meningkat dibandingkan hasil survei pada Juli 2020, yang hanya 33,5 persen.
Sedangkan, ketidakpuasan responden terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebesar 67 persen. Meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya, yaitu 42,5 persen.
"Tren kepuasan publik terhadap pemerintahan itu menurun. Ini terbukti pada 300 hari kemudian kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden sangat tajam sekali," ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam rilis daringnya, Rabu (28/10).
Ada lima faktor yang memengaruhi rasa tidak puas masyarakat terhadap Jokowi-Ma'ruf. Kelimanya, yakni faktor kepemimpinan 75 persen, keberpihakan pada rakyat 71 persen, integritas atau ketepatan janji 66 persen, koordinasi antarlembaga 69 persen, dan empati atau aspiratif 53 persen.
Jokowi-Ma'ruf paling disorot perihal kepemimpinan. Sebab, Jokowi terkesan bekerja sendiri tanpa adanya pembagian tugas dan pelibatan kebijakan dengan Ma'ruf selama satu tahun pertamanya.
"Kiai Ma'ruf Amin seolah banyak tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan dan hal-hal yang mengemuka ke publik. Lebih banyak memperlihatkan one man show," ujar Dedi.
IPO menggelar survei selama 12-23 Oktober 2020, menggunakan dua metode. Pertama, purposive sampling terhadap 170 pemuka pendapat dari peneliti universitas, lembaga penelitian, asosiasi ilmuwan.
Kedua, dengan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika