Megawati: Lama-Lama Saya Kesal Dituduh PKI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku kesal karena dirinya kerap dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Selain itu, ia juga kesal karena PDIP dan Presiden Jokowi sering dianggap PKI.

"Ngapain orang zaman gini masih ngomongin PKI. PKI buktikan dong ada aturannya jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesal, tadi saya nanya ini viral apa enggak, oke saya ngomong ini nanti kalian lihat kalau saya di-bully, lawan," kata Megawati saat meresmikan 13 kantor PDIP baru secara virtual, di Jakarta, Rabu (28/10).

Bahkan, Megawati mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) yang dua kali terpilih sebagai presiden melalui pemilu secara langsung, juga tidak luput dari tuduhan PKI.

"Loh, masa presiden kelima RI dibilang PKI, terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh, kecuali tidak langsung, dua kali. Kami pengusungnya, nah, mau lagi dibilang PKI katanya turunan bapak ibunya (Jokowi) enggak jelas, bayangkan gen Republik Indonesia apakah akan begini rusaknya republik kita?," ujar Megawati mempertanyakan.

Megawati juga heran mengapa orang tuanya, Bung Karno dan Fatmawati, dianggap bagian dari PKI, padahal orang tuanya merupakan pahlawan nasional yang berjasa dalam Kemerdekaan RI.

Megawati, selama  tiga periode menjadi anggota DPR, pernah menjadi presiden dan wakil presiden. Megawati juga menerima berbagai penghargaan, termasuk gelar doktor kehormatan dari berbagai kampus dalam negeri maupun luar negeri. Tak mungkin dirinya bisa mencapai itu semua bila dirinya adalah anggota PKI.

"Maksud saya tidak untuk sama sekali untuk menyombongkan diri. Tapi ini fakta pengalaman hidup, ngapain orang zaman gini masih ngomongin PKI?" katanya.

Menurutnya, menjadi anggota DPR pada era Orde Baru harus melalui penyaringan yang sangat ketat. Bahkan, seluruh pejabat publik disaring ketat sehingga tak mungkin ada keturunan PKI yang bisa lolos menjadi pejabat. Megawati menegaskan, isu PKI sengaja diembuskan untuk membodohi masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika