Wagub: DKI Tunggu Arahan Pusat Terkait Prioritas Vaksin
Pemerintah pusat disebut akan mengatur pembagian vaksin Covid-19.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya menunggu arahan pemerintah pusat terkait prioritas penerima vaksin Covid-19 di Jakarta jika nantinya vaksin ditemukan. Menurutnya, posisi Pemprov DKI dalam hal ini ialah pengguna.
Riza mengatakan, sepengetahuannya, pihak yang diprioritaskan dalam vaksin ini adalah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan. Namun, bisa juga vaksinasi dilakukan kepada pegawai di dinas yang memiliki hubungan erat dengan penanganan Covid-19 atau bahkan pejabat di Jakarta.
"Nanti kan pemerintah pusat mengambil satu kebijakan berapa (vaksin) yang sudah masuk, alokasinya dibagi ke berapa provinsi, kemudian bagaimana pengaturannya, siapa yang diprioritaskan. Kami menunggu posisinya, jadi kami pengguna. Kami menunggu surat atau rekomendasi atau kami koordinasikan dengan pemerintah pusat ya," kata Riza saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin.
Pemprov DKI Jakarta juga mendukung langkah pemerintah pusat untuk mencari vaksin sebagai solusi menanggulangi wabah Covid-19. Berdasarkan informasi yang didapatkannya, Riza menyebut, vaksin Covid-19 akan ada akhir tahun ini.
"Nanti kalau sudah tiba, ada barangnya, nanti pemerintah yang mengatur pembagiannya dan lokasi. Kami sebagai Pemprov hanya menerima saja berapa jumlahnya, kapan, totalnya berapa, tahapannya bagaimana, nanti tentu kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat, mana yang menjadi prioritas," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika