Sri Mulyani: Inisiatif DSSI Bantu Negara Miskin Bayar Utang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inisiatif debt service suspensions initiative (DSSI) senilai 4,9 miliar dolar AS dapat membantu pembayaran utang negara-negara miskin yang terdampak Covid-19. Inisiatif DSSI ini menjadi pembahasan dalam Forum G20.

"Ini adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin, yang saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat-sangat sulit," katanya dalam pernyataannya di Jakarta, Ahad (22/11).

Sri Mulyani menjelaskan inisiatif yang telah didukung oleh IMF maupun Bank Dunia ini menyetujui adanya penundaan pembayaran utang sebesar 4,9 miliar dolar AS agar negara yang berpendapatan rendah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk bisa menangani pandemi.

"Lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang yang pada mulanya sampai akhir tahun 2020, kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021," katanya.

Sri Mulyani mengatakan fokus ini muncul karena seluruh negara saat ini sedang berupaya merumuskan berbagai kebijakan termasuk dalam fiskal maupun moneter serta regulasi di sektor keuangan agar pandemi dapat terkendali dan perekonomian dapat kembali pulih.

Selain itu, ia mengingatkan berbagai kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi agar tidak ditarik terlalu dini dan terus dijalankan sampai ekonomi benar-benar pulih secara kuat, meski banyak perekonomian di negara G20 sudah menunjukkan adanya pembalikan pada triwulan III-2020.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya peranan lembaga multilateral dalam memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin untuk mendapatkan vaksin karena akses ini sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi

"Dalam diskusi mengenai financial track juga dibahas mengenai pembiayaan dari vaksin Covid-19 yang tentu memakan resources yang sangat besar. Dalam hal ini dibahas mengenai bagaimana negara-negara terutama negara berkembang bisa mendapatkan akses vaksin," katanya.

Sebelumnya, KTT G20 yang berlangsung secara virtual mempertemukan para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 selama dua hari untuk membahas tentang upaya-upaya mendorong pemulihan global dari pandemi Covid-19.

Dalam sesi tersebut, kepala negara/pemerintahan G20 mendiskusikan mengenai upaya penanggulangan pandemi di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi global, termasuk pemulihan pasar tenaga kerja, perlindungan sosial, dan sistem keuangan global.

Selain itu, terdapat pembahasan mengenai perkembangan kesepakatan pada KTT sebelumnya, termasuk dukungan debt suspension pada negara berpendapatan rendah, serta penguatan sistem perdagangan multilateral.

Ikuti Whatsapp Channel Republika