Tanggapan Israel Soal Tudingan Bunuh Ilmuwan Iran
Iran menuding Israel di balik pembunuhan ilmuwannya.
REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV - - Menteri kabinet Israel, Tzachi Hanegbi mengatakan tidak tahu sosok yang berada di balik pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran di Teheran, Sabtu (27/11). Sehari sebelumnya terjadi penyerangan di pinggir Teheran yang membunuh ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh.
Peristiwa itu diklaim oleh beberapa pihak Iran sebagai ulah Israel yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Namun, Israel memilih bungkam dalam mengkalim tanggung jawab itu.
“Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Bukan karena bibir saya tertutup karena saya yang bertanggung jawab, saya benar-benar tidak tahu," kata sosok kepercayaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini kepada Meet the Press N12.
Atas serangan tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berjanji akan membalas pembunuhan ilmuwan nuklir top itu. Kondiai ini meningkatkan ancaman konfrontasi baru dengan Barat dan Israel dalam beberapa pekan sisa masa kepresidenan Donald Trump.
Penyerang pada Jumat (26/11) yang segera disalahkan kepada Israel dapat mempersulit upaya Presiden terpilih Joe Biden untuk menghidupkan kembali hubungan dengan Teheran. Trump menarik Washington keluar dari pakta nuklir internasional 2015 yang disepakati antara Teheran dan negara-negara besar, sehingga memicu ketegangan yang sebelumnya coba diselesaikan oleh Barack Obama.
Khamenei mengatakan di Twitter bahwa pejabat Iran harus mengambil tugas mengejar kejahatan ini. Dia meminta menghukum pelakunya dan mereka yang memerintahkannya.
Sedangkan Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan dalam pertemuan yang disiarkan televisi pada Sabtu, bahwa Iran akan menanggapi serangan itu pada waktu yang tepat. "Sekali lagi, tangan jahat Kesombongan Global dan tentara bayaran Zionis berlumuran darah seorang putra Iran," katanya, menggunakan istilah yang digunakan pejabat untuk menyebut Israel.
Amerika Serikat mengerahkan kapal induk AS Nimitz dengan kapal yang menyertainya ke Teluk pada Rabu (26 /11), tak lama sebelum pembunuhan itu. Namun, seorang juru bicara Angkatan Laut AS mengatakan penempatan itu tidak terkait dengan ancaman khusus.
Radio Angkatan Darat Israel mengatakan beberapa kedutaan besar Israel telah berada dalam siaga tinggi setelah ancaman pembalasan Iran, meskipun tidak ada laporan tentang ancaman nyata. Koresponden urusan militer radio tersebut mengatakan bahwa tentara berada dalam kondisi rutin.
Kantor Netanyahu menolak mengomentari pembunuhan Fakhrizadeh. Sedangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan kementerian tidak mengomentari keamanan terkait misi di luar negeri.
Gedung Putih, Pentagon, Departemen Luar Negeri AS dan CIA juga menolak mengomentari pembunuhan itu, begitu pula tim transisi Biden. Biden mulai menjabat pada 20 Januari.
"Apakah Iran tergoda untuk membalas dendam atau menahan diri, itu akan membuat Biden sulit untuk kembali ke perjanjian nuklir," tulis mantan kepala intelijen militer Israel dan direktur Institut Studi Keamanan Nasional Israel, Amos Yadlin.
Di bawah kesepakatan nuklir 2015, Iran setuju untuk mengekang pekerjaan nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Setelah Trump mundur pada 2018, sanksi AS ditingkatkan, menurunkan ekspor minyak vital Iran dan melumpuhkan ekonomi. Teheran, sementara itu, mempercepat pekerjaan nuklirnya.
"Kemartiran Fakhrizadeh akan mempercepat pekerjaan nuklir kami," kata mantan kepala Organisasi Energi Atom Iran, Fereydoon Abbasi, yang selamat dari upaya pembunuhan pada 2010.
Sebanyak empat ilmuwan tewas antara 2010 dan 2012 dalam apa yang dikatakan Teheran sebagai program pembunuhan yang bertujuan menyabotase program energi nuklirnya. Iran selalu membantah mengejar senjata nuklir, dengan mengatakan tujuannya hanya untuk tujuan perdamaian.
Badan intelijen AS dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) percaya Iran menghentikan program senjata terkoordinasi pada 2003. IAEA mengatakan tidak memiliki indikasi yang kredibel tentang kegiatan di Iran yang relevan dengan pengembangan perangkat peledak nuklir setelah 2009.
Ikuti Whatsapp Channel Republika