Kominfo Siapkan Kebijakan Pengenalan Jaringan 5G Indonesia
Jaringan 5G menjadi salah satu kebutuhan untuk transformasi digital.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai menyiapkan kebijakan untuk mendorong pengenalan jaringan 5G di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan pengenalan jaringan 5G menjadi salah satu kebutuhan untuk transformasi digital di Indonesia di tengah kemajuan teknologi informasi.
Apalagi, pandemi Covid-19 makin menegaskan bagaimana dunia berubah dengan cepat, termasuk mendorong percepatan proses transformasi digital di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia telah menginisiasi beberapa kebijakan dan tindakan afirmatif untuk mendorong percepatan pengenalan 5G di Indonesia,” ungkap Johnny saat menyampaikan keynote speech dalam International Virtual Conference: Indonesia 5G Roadmap & Digital Transformation yang disiarkan secara daring, Kamis (10/12).
Johnny menilai, kehadiran jaringan 5G akan menjadi game changer atau pengubah permainan dengan dampak yang luas pada konektivitas di Indonesia. Bahkan menjadi tulang punggung transformasi digital dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, saat ini digitalisasi dan konektivitas sudah memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kesetaraan peluang, akses dan inklusi, dan 5G akan mempercepatnya.
"Karena itu, kami harus bekerja keras untuk melaksanakan tugas besar kami dalam mengadopsi teknologi baru, untuk meningkatkan produktivitas kami melalui jaringan 5G dalam waktu dekat,” katanya.
Namun demikian, Johnny mengakui pengenalan jaringan 5G ini di tengah upaya Pemerintah memperluas cakupan jaringan 4G di Indonesia yang belum merata di seluruh wilayah. Karena itu, selain tugas utama memastikan 4G yang memadai, dapat diakses, dan terjangkau, juga sebagai dasar untuk mengembangkan jaringan 5G.
Ia mengungkap, hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah membangun lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut. Termasuk lebih dari 12.000 kilometer Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring BAKTI Kominfo.
Indonesia juga telah membangun lebih dari 500.000 base transceiver station (BTS) dan memanfaatkan 9 satelit untuk memenuhi kebutuhan domestik, serta meluncurkan High-Throughput Satellite 150 Gbps SATRIA-1 yang dijadwalkan pada kuartal ketiga tahun 2023.
Johnny menyatakan upaya pembangunan itu merupakan bagian dari penyiapan pengembagan jaringan 5G di Indonesia.
“Infrastruktur digital terus kami perbaiki, termasuk di semua desa yang belum terjangkau koneksi 4G. Namun, tugas utama untuk memastikan 4G yang memadai, dapat diakses, dan terjangkau sebagai dasar untuk mengembangkan jaringan 5G tetap relevan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia telah melakukan 10 uji coba penerapan jaringan 5G sepanjang 2017-2019. Uji coba itu ditujukan untuk mempelajari potensi aplikasi dan kasus penggunaan layanan 5G. Seperti pembelajaran jarak jauh melalui interaksi holografik, operasi jarak jauh, IoT untuk kota pintar, dan kendaraan otonom selama ASIAN Games 2018.
Pada tahun 2020, Indonesia memfokuskan uji coba ke-11 untuk menjajaki kemungkinan koeksistensi antara jaringan 5G dan Fixed Satellite Service (FSS) untuk digunakan di pita 3,5 GHz. Selain itu, Indonesia sedang berupaya untuk memanfaatkan secara optimal microwave link sebagai opsi kedua setelah kabel serat optik.
Ia pun menyadari upaya penerapan jaringan 5G akan menuntut belanja modal yang besar khususnya untuk penyediaan small-cell densification 5G serta ekosistem digital yang canggih. Karena itu, Menteri Kominfo menyatakan ibu kota negara baru Indonesia ini akan menjadi kota kandidat terbaik dan potensial untuk menerapkan 5G pertama di Indonesia.
“Selain dari beberapa kawasan industri dan area publik dengan lalu lintas tinggi yang mungkin juga dimungkinkan,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika