AS Danai Program Satelit Pantau Ketinggian Air Sungai Mekong

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Sebuah proyek yang didanai Amerika Serikat (AS) di bendungan China di sungai Mekong diluncurkan pada Senin (14/12). Proyek itu menggunakan satelit untuk melacak dan mempublikasikan ketinggian air di bendungan. 

Pemantau Bendungan Mekong, yang sebagian didanai oleh Departemen Luar Negeri, menggunakan data dari satelit yang menembus awan untuk melacak tingkat bendungan di China dan negara lain. Informasi akan terbuka untuk semua orang hampir secara real-time.

Indikator dari "permukaan basah" adalah untuk menunjukkan bagian dari wilayah yang lebih basah atau lebih kering dari biasanya. Itu akan menjadi panduan tentang seberapa banyak aliran alami yang dipengaruhi oleh bendungan.

“Monitor ini memberikan bukti bahwa 11 bendungan utama China diatur dengan canggih dan dioperasikan sedemikian rupa untuk memaksimalkan produksi tenaga air untuk dijual ke provinsi timur China tanpa mempertimbangkan dampak hilir,” kata Brian Eyler dari Stimson Center yang berbasis di Washington, sebuah lembaga thin tank global yang mengoperasikan pengukur air virtual.

Jalur perairan 4.350 km itu dikenal sebagai Lancang di China dan mengalir ke selatan melalui Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sungai ini pun telah menjadi fokus persaingan.

Beijing menolak penelitian AS pada 2019 yang mengatakan bendungan China telah menahan air sehingga merugikan negara-negara hilir. Sebanyak 60 juta orang bergantung pada sungai untuk memancing dan bertani.

"Amerika Serikat tidak dapat memberikan bukti yang baik secara keseluruhan," kata Institut Teknik Energi Terbarukan China yang didukung negara dalam laporan 4 Desember.

“Manfaat positif dari pembangkit listrik tenaga air sungai Lancang di hilir sungai Mekong jelas dan terlihat,” kata lembaga itu menekankan, air yang disimpan di waduk selama musim banjir membantu mencegah banjir dan kekeringan di hilir.

China setuju awal tahun ini untuk berbagi data air dengan Mekong River Commission (MRC). MRC merupakan badan penasehat untuk Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam yang telah lama mencari informasi untuk perencanaan yang lebih baik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika