Tentara Turki akan Jaga Gencatan Senjata di Karabakh

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Personel militer Turki yang ditugaskan di pusat pemantauan gencatan senjata di Karabakh tiba di Azerbaijan, ungkap menteri pertahanan Turki pada Selasa.

"Staf kami pergi ke Azerbaijan dan bertugas di sana. Setelah pembangunan pusat bersama selesai dan mulai beroperasi, satu jenderal dan 35 perwira militer kami akan segera memulai tugas mereka," kata Menhan Turki Hulusi Akar dalam pertemuan evaluasi akhir tahun secara virtual.

Kepala Staf Umum Turki Jenderal Yasar Guler, komandan militer, beserta otoritas senior lainnya menghadiri pertemuan tersebut.

Menhan Akar menyebut bahwa Azerbaijan telah mengatasi masalah pertahanan dan keamanan serta membebaskan tanahnya dari pendudukan Armenia setelah hampir 30 tahun.

Azerbaijan dan Armenia menandatangani perjanjian yang ditengahi Rusia pada 10 November untuk mengakhiri pertempuran dan bekerja menuju resolusi yang komprehensif.

Turki dan Rusia menandatangani nota kesepahaman untuk mendirikan pusat bersama untuk memantau kesepakatan perdamaian. Itu akan didirikan di wilayah Azerbaijan yang dibebaskan dari pendudukan Armenia.

Sebelumnya pada Desember ini, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan pusat militer itu akan didirikan di kota Aghdam.

Akar menggarisbawahi aktivitas elemen militer Turki terus berlanjut di wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya pembersihan wilayah ranjau dan bahan peledak.

Dua Tim Deteksi dan Pembersihan Ranjau Khusus, yang terdiri dari 135 spesialis pembersihan ranjau Angkatan Bersenjata Turki, mendukung pasukan Azerbaijan di wilayah-wilayah yang dibebaskan dari pendudukan Armenia.

Pasukan Turki juga melatih tentara Azerbaijan dalam mendeteksi ranjau serta teknik dan taktik pembersihannya.

"Sebagai bagian dari kegiatan bantuan kemanusiaan, kami melakukan yang terbaik untuk mendukung saudara-saudara kami di Azerbaijan, dan kami akan terus melakukannya," tukas Akar.

Pembebasan Karabakh

Hubungan antara bekas republik Soviet di Armenia dan Azerbaijan tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, yang secara internasional diakui sebagai wilayah Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan lainnya.

Ketika bentrokan baru meletus pada 27 September, tentara Armenia melancarkan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan serta melanggar beberapa perjanjian gencatan senjata kemanusiaan.

Selama konflik 44 hari, Azerbaijan membebaskan beberapa kota dan hampir 300 pemukiman dan desa dari pendudukan selama hampir tiga dekade.

Meski kesepakatan tersebut mengakhiri konflik, namun tentara Armenia beberapa kali melanggar perjanjian dan membunuh beberapa tentara Azerbaijan dan seorang warga sipil, serta melukai beberapa orang lainnya, menurut Kementerian Pertahanan Azerbaijan.

Gencatan senjata dipandang sebagai kemenangan bagi Azerbaijan dan kekalahan bagi Armenia, yang angkatan bersenjatanya telah ditarik sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika