MPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus Perairan Natuna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Perairan Natuna Utara setelah memanas-nya perseteruan antara China dengan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan.

"Pemerintah juga harus tetap siap siaga di Perairan Natuna Utara karena Laut Cina Selatan yang bersentuhan dengan Laut Natuna Utara kian hari kian memanas lewat perseteruan China dan Amerika Serikat," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/1).

Menurut dia, militer di Natuna Utara harus ditingkatkan untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika sewaktu-waktu terjadi perang terbuka. Dia menilai, apabila terjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan maka seluruh negara Asia Tenggara termasuk Indonesia akan merasakan dampaknya.

"Karena itu Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisasi bahkan mencegah dampak apabila terjadi perang terbuka," ujarnya.

Syarief yang merupakan anggota Komisi I DPR RI menilai perseteruan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Menurut dia, China yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan "nine dash line" menyebabkan Amerika Serikat juga turut ikut campur.

"Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka dua negara besar di Perairan Cina Selatan," katanya.

Dia menilai potensi perang terbuka itu semakin terlihat ketika pesawat perang terbesar China Y-20 dikabarkan mendarat di pulau buatan bernama Fiery Cross Reff. Apalagi menurut dia, China yang sejak awal mengklaim Laut Cina Selatan sedang membangun pulau buatan yang menjadi pangkalan militer di Laut Cina Selatan.

"Amerika Serikat juga telah mengirim dua kapal induknya USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan untuk menjalani latihan tempur pada 23 Juli yang lalu. Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan tersebut," katanya.

Syarief juga meminta pemerintah Indonesia harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, daya gertak, dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Namun dia meminta pemerintah Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi perang yang mungkin saja terjadi, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Perairan Natuna Utara.

"Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan diplomasi seperti yang pernah ditunjukkan pada Pemerintahan SBY yang membangun diplomasi dengan semangat 'million friends and zero enemy'," ujarnya.

Namun menurut dia, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militer-nya untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi wilayah Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika