KTT Arab Tolak Pengosongan Gaza, Desak Kemerdekaan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab ke-34, yang diadakan pada Jumat di ibu kota Irak, Baghdad, mengeluarkan seruan yang kuat dan terpadu untuk segera menghentikan serangan Israel di Jalur Gaza. Mereka juga mendesak pembukaan semua penyeberangan perbatasan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Komunike terakhir KTT tersebut, yang dikenal sebagai “Deklarasi Baghdad,” dengan tegas menolak penggusuran warga Palestina dari tanah mereka dan mendesak semua negara untuk memberikan dukungan politik, keuangan, dan hukum bagi rencana bersama Arab-Islam untuk membangun kembali Gaza.

Dilansir kantor berita WAFA, pernyataan tersebut mendukung seruan Presiden Mahmoud Abbas dari Negara Palestina untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional dan menuntut pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah pendudukan Palestina sampai penerapan solusi dua negara.

Dari 32 poin yang diuraikan dalam deklarasi tersebut, 14 poin pertama berfokus pada perjuangan Palestina dan situasi di Gaza, yang digambarkan sedang menghadapi “genosida Israel.”

Deklarasi tersebut menegaskan kembali bahwa isu Palestina adalah isu sentral bagi dunia Arab dan merupakan elemen inti bagi stabilitas regional. Perjanjian ini menekankan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas kebebasan, hak untuk menentukan nasib sendiri, pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta hak untuk kembali dan memberikan kompensasi bagi para pengungsi dan diaspora.

KTT tersebut mengecam keras semua tindakan dan praktik ilegal yang dilakukan Israel, kekuatan pendudukan, dan menuduh Israel mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina, termasuk kehidupan dan martabat manusia. Mereka menyerukan “penghentian segera perang di Gaza dan semua permusuhan yang memperburuk penderitaan warga sipil yang tidak bersalah.”

KTT tersebut mendesak masyarakat internasional dan negara-negara berpengaruh untuk memikul tanggung jawab moral dan hukum mereka untuk menghentikan pertumpahan darah dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan mendesak ke seluruh Gaza tanpa hambatan.

Para peserta juga menegaskan kembali dukungan terhadap rencana gabungan Arab-Islam yang diadopsi pada tanggal 4 Maret dan 7 Maret 2025, masing-masing oleh Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang menguraikan jalur pemulihan dan rekonstruksi di Gaza.

Deklarasi tersebut menyambut baik usulan untuk membentuk dana rekonstruksi khusus, dengan menyoroti inisiatif Perdana Menteri Irak Mohammed Shia' Al-Sudani dan komitmen sebelumnya yang dibuat pada KTT Kairo tahun 2023 dan KTT Arab-Islam tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Saudi.

Penekanan juga diberikan pada upaya terkoordinasi untuk membuka semua penyeberangan ke wilayah Palestina dan memberdayakan badan-badan PBB, khususnya UNRWA, untuk melanjutkan dan memperluas operasi kemanusiaan mereka dengan dukungan internasional.

KTT tersebut mendukung pembentukan kelompok kerja terbuka bekerja sama dengan PBB untuk mengawasi pembentukan dana untuk merawat sekitar 40.000 anak yatim piatu di Gaza dan menyediakan prostetik bagi ribuan warga sipil yang terluka, terutama anak-anak. Mereka memuji inisiatif “Pulihkan Harapan” Yordania yang bertujuan untuk mendukung orang-orang yang diamputasi di Gaza dan mendorong lebih banyak upaya kemanusiaan.

Para pemimpin dengan tegas menegaskan kembali penolakan mereka terhadap segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina, menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mencapnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk pembersihan etnis.

Mereka juga mengutuk penggunaan kebijakan kelaparan dan bumi hangus yang dilakukan Israel yang bertujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka.

KTT tersebut menegaskan kembali komitmennya terhadap penyelesaian damai yang adil dan komprehensif terhadap masalah Palestina. Mereka mendukung seruan Presiden Abbas untuk mengadakan konferensi perdamaian dan penerapan langkah-langkah yang tidak dapat diubah menuju solusi dua negara, sejalan dengan Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi PBB yang relevan.

Hal ini mencakup pembentukan negara Palestina yang berdaulat penuh berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, keanggotaan penuh PBB, dan pemulihan seluruh hak Palestina, terutama hak untuk kembali dan menentukan nasib sendiri.

Para pemimpin juga menyerukan pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional di wilayah pendudukan Palestina sampai solusi dua negara terwujud sepenuhnya, dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan nyata dengan jangka waktu yang ditentukan untuk melaksanakan rencana ini di bawah mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Terakhir, KTT tersebut menyerukan semua faksi Palestina untuk bersatu di bawah proyek nasional yang komprehensif dan visi strategis terpadu untuk mencapai aspirasi rakyat Palestina akan kebebasan dan kenegaraan.

Para peserta menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB pada 10 Mei 2024, yang didukung oleh 143 negara, yang mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika