Fraksi PDIP Walk Out, Begini Rekam Jejak KDM vs Banteng

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Walk out anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat di sidang paripurna pada Jumat lalu jadi konflik terkini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan parpol pemenang pemilu itu. Gesekan antara keduanya sedianya sudah berulang kali terjadi.

Menjelang pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2024, PDIP sempat mendekati Dedi yang kini juga akrab dipanggil KDM. Namun, PDIP saat itu kemudian menjatuhkan pilihan pada kader mereka sendiri, yakni pasangan Jeje Wiradinata dan Ronald Surapradja.

Menjelang Pilkada Jabar tersebut, survei yang dilakukan sejumlah lembaga penyigi mencatat pukulan pertama KDM terhadap PDIP. Daerah-daerah basis PDIP di Jawa Barat terindikasi berbelok ke pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Dalam hasil survei yang dilansir LSI pada 25 Oktober 2024, tercatat bahwa basis ‘merah’ pertama yang jadi korban adalah Kabupaten Ciamis. Di wilayah Jabar selatan ini KDM mengantongi 67,7 persen. Di basis PDIP lainnya yang mewakili wilayah Pantura, Kabupaten Majalengka, survei yang dilakukan Indikator Politik per 2 November, KDM-Erwan semakin tak terkejar dengan 87,7 persen. Tiga paslon lainnya termasuk kontestan dari PDIP hanya mendapatkan angka 2 hingga 3 persen.

KDM-Erwan akhirnya memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah Jawa Barat dengan perolehan suara 62 persen suara. Di Kabupaten Ciamis, mereka memeroleh 57 persen suara, dan di Majalengka sebanyak 67 persen suara 'dicuri' KDM-Erwan di kandang banteng.

Gesekan selanjutnya terjadi selepas terjadi banjir besar di sejumlah wilayah Jawa Barat, utamanya di Jabodetabek pada Maret 2025. Kala itu, KDM menyatakan alih fungsi lahan di Puncak jadi salah satu penyebabnya dan mendesak pembongkaran segera. Ketua DPD PDIP Jabar yang juga wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono langsung melayangkan kritik. Ia mengatakan, pemerintah provinsi tidak boleh tebang pilih membongkar tempat usaha yang menyalahi aturan.

"PDIP tantang Gubernur Jabar untuk membongkar juga bangunan-bangunan lainnya. Yang milik swasta juga bongkar, jangan hanya yang BUMD," ucap Ono dalam diskusi Fraksi PDIP Jabar di Sekretariat DPRD Jabar, Kamis (20/3/2025) malam. KDM merespons tantangan PDIP Jawa Barat itu dengan mengatakan rencana pembongkaran tersebut bakal dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Februari 2025, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menitahkan kepala daerah kader PDIP agar tak ikut retret di Magelang. KDM menggunakan kesempatan ini untuk mengritik kebijakan tersebut.

"Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah," kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat. Ia balik memerintahkan semua kepala daerah baik kota dan kabupaten di Jawa Barat, akan mengikuti kegiatan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. "Jabar semuanya ikut sampai hari ini. Kemudian kan, sudah teralokasikan dan sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," ujarnya.

Kebijakan-kebijakan KDM di Jawa Barat belakangan juga mulai bergesekan dengan aksi timpalannya di Jakarta, Pramono Anung yang merupakan kader PDIP. Pada 6 Mei 2025 lalu, ia mengesankan bahwa mengurus Jakarta adalah perihal yang mudah. 

Hal ini ia sampaikan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025). "Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp 20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi," kata Dedi. Pihak Pemprov DKI kemudian mengklarifikasi dan menyatakan KDM salah hitung soal ini.

Sedangkan Gubernur Pramono beberapa kali dihadapkan dengan pertanyaan soal kebijakan pendidikan yang diterapkan KDM di Jabar, utamanya larangan study tour dan memasukkan siswa ke Barak. Dalam dua hal itu, Pramono menolak ikut-ikutan program yang dijalankan KDM. "Jakarta tentunya punya kebijakan tersendiri. Saya akan lebih menggalakkan agar anak didik Jakarta itu lebih mencintai Jakarta," kata Pramono sekali waktu. 

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana juga mengkritik kebijakan KDM mengirim siswa bermasalah ke barak militer. "Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya. “Penguatan karakter tidak harus dengan pendidikan militeristik. Dibutuhkan pendekatan psikologis, bukan sekadar ketegasan,” Bonnie melanjutkan.

Sedangkan dalam gesekan terkini, terjadi aksi walk out Fraksi PDIP Jabar dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (17/5/2025). Aksi walk out tersebut, dipicu ketidaksukaan mereka ats pernyataan KDM di acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Negara Cirebon, 7 Mei 2025 lalu. 

Saat itu, Dedi membahas soal pembangunan dihadapan pada kepala desa se-Jabar.Fia menyatakan bertindak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting program berjalan dan terlaksana. 

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," kata Dedi, dalam pidatonya. "Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," imbuhnya.

Ia juga menyiratkan tak akan ambil pusing dengan komentar anggota dewan. "Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," katanya.

Sehubungan isi pidato KDM itu, ketika rapat paripurna berlangsung, salah satu kader PDIP, Doni Maradona Hutabarat yang melakukan interupsi. Menurut Doni, pernyataan Dedi Mulyadi telah menyinggung melukai marwah DPRD Jabar. Sebab itu, Gubernur Jabar didorong untuk memberikan klarifikasi.

"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat," kata Doni dalam ruang rapat paripurna. Aksi walk out tersebut juga diikuti juga oleh Wakil ketua DPRD Jabar, Ono Surono. 

Sementara KDM menanggapi dingin aksi tersebut. "Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak. Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik," ujar Dedi selepas rapat paripurna di Gedung Negara Pakuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika