BPH Migas: SPBU Satu Harga Nusa Penida Terapkan Digitalisasi

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA PENIDA -- Kepala BPH Migas M Fanshurullah mengunjungi SPBU 1 Harga pertama yang tersambung dengan sistem digitalisasi, Jumat (8/1). SPBU Kompak 56.807.09 ini terletak di Jalan Raya Toya, Pakeh, Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Dalam kunjungan tersebut kepala BPH Migas yang akrab disapa Ifan itu didampingi  SAM MOR V PT Pertamina (Persero) Ferry Pasalini, SBM I Denpasar Arnaldo Andika Putra, SBM III Buleleng Bangli Tri Cahyo, dan SBM IV Badung Gianyar Warih Wibowo.

SAM MOR V PT Pertamina (Persero) Fery Pasalini menjelaskan bahwa ada sekitar 40 sampai 45 kiloliter stok disimpan di tanki timbun. Namun dalam setahun selalu terjadi anomali dalam dua bulan yaitu pada bulan November dan Desember dikarenakan air surut sedemikian rendah sehingga kapal tidak bisa masuk di SPBU BBM 1 Harga yang berlokasi di Pulau Ceningan.

Saat kosong, imbuh Fery SPBU BBM 1 Harga Nusa Penida akan menjadi tumpuan. Masyarakat di Ceningan akan datang sendiri dengan perahu-perahu kecil, sembari membawa rekomendasi. Awal Desember tepatnya tanggal 6, kapal coba mengirim ke Ceningan, tetapi ternyata masih belum bisa masuk.

Fery melanjutkan, Februari nanti, kontraktor BUMN PT Nindya Karya akan  membangun pelabuhan segitiga Sanur di Ceningan. “Semoga dengan adanya Dermaga itu tidak menjadi masalah lagi untuk pengantaran suplai BBM serta menjadikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan penyaluran BBM secara optimal,” jelas Fery.

Menjawab pertanyaan Kepala BPH Migas, Fery menyampaikan bahwa di Nusa Penida sampai saat ini belum ada Pertashop. Diakuinya memang sudah ada yang mengajukan akan tetapi masih dipertimbangkan mengingat kuota Pertamax di SPBU Nusa Penida juga rata- rata baru 500 liter per hari.

Terkait IT Nozzle telah dipasang dan berjalan di SPBU 1 Harga Nusa Penida, Jenis BBM Tertentu (JBT) solar tuntas dan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) premium prosentase pencatatan nopol baru dimulai pertengahan Desember seiring terkoneksinya IT Nozzle.

Lebih jauh dijelaskan Fery bahwa saat ini populasi SPBU di Provinsi Bali yang telah menerapkan IT Nozzle mencapai 93,86 persen (dengan status BAST sebanyak 178 SPBU),  sedangkan untuk keseluruhan di wilayah pemasaran Pertamina Regional Jatim Balinus mencapai 95,3 persen.

Sebagai upaya penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran, pencatatan Nopol JBT di Bali mencapai 97.7  persen dari keseluruhan transaksi dan untuk JBKP mencapai 64.5 persen.  Khusus di SPBU Nusa Penida, pencatatan nopol JBT sudah 100 persen  sedangkan untuk JBKP masih dibawah 5 persen

Pada bulan Desember kemarin, imbuh Fery untuk penerapan IT Nozzle pihaknya memberikan reward ke SPBU yang tertinggi pencapaiannya, harapannya reward itu terdistribusi ke operator juga.

Terapkan nozzle

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPH Migas mengharapkan seluruh SPBU reguler secara khusus di provinsi Bali, dan secara umum di seluruh Indonesia sudah dapat menerapkan IT Nozzle.

Ifan mengatakan SPBU di Nusa Penida statusnya BBM 1 Harga, tetapi berdasarkan penilaian ternyata tidak masuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terpencil). Oleh karena itu kedepan akan disesuaikan dan diubah menjadi reguler, sehingga tidak berlaku lagi Permen 36.

Menurutnya di Indonesia Timur, banyak yang mengajukan pendirian BBM 1 Harga. Dalam rapat lanjutnya, Menteri ESDM meminta agar BBM 1 harga ditambahkan jumlahnya menjadi 800, akan tetapi persoalannya kesepakatan dengan Pertamina sebanyak 500 sampai dengan 2024.

"Sedangkan Pertamina sendiri subsidi silang, nombok Rp 3 triliun, karena itu saat ini sedang dibahas terkait kompensasi khusus yang mesti diterapkan," jelasnya.

Kedepan, imbuh Ifan, IT Nozzle itu idealnya video analitik, akan tetapi meski saat ini manual, secara bertahap harus terus meningkat. BPH Migas, Ifan menjelaskan harus meneken senilai Rp 1,2 triliun per bulan, jika hal itu tidak dilakukan, Pertamina bisa tidak dibayar.

Kompensasi untuk JBKP itu, lanjut Ifan diganti dengan uang APBN tetapi bukan yang disahkan di DPR oleh Komisi VII dan Banggar, karena itulah dibedakan istilah sebagai penugasan. Lebih jauh Ifan menyampaikan ke depan ada titik kondisi dimana pencatatan nopol jika tidak dicatat akan diberikan sanksi tidak akan dibayar.

"Sebab verifikasi final itu kuncinya sampai pencatatan nopol,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika