Pejabat Penyintas Covid-19 tak Masuk Prioritas Vaksinasi
Prioritas vaksinasi sementara ini adalah orang-orang yang belum terpapar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 memastikan bahwa pejabat negara penyintas Covid-19 tidak masuk dalam kelompok prioritas vaksinasi. Artinya, sejumlah menteri dan pejabat negara lain yang sudah sembuh dari Covid-19 tidak akan menjalani vaksinasi perdana bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (13/1) besok.
"Untuk orang yang sudah terpapar Covid-19, untuk sementara tidak divaksin dulu. Prioritas vaksin, untuk sementara ini, untuk orang-orang yang belum pernah terpapar," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di kantor presiden, Selasa (12/1).
Sebagai informasi, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sempat didiagnosis positif Covid-19 adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mengacu pada keterangan Satgas di atas, maka kedua menteri tersebut tidak masuk kelompok prioritas vaksinasi.
Wiku juga menambahkan, Sekretariat Presiden juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan prosesi vaksinasi perdana esok hari. Vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden Jokowi akan disiarkan secara langsung sehingga masyarakat bisa ikut mengawal.
Pihak Sekretariat Presiden juga memastikan bahwa kondisi tubuh Presiden Jokowi cukup fit dan sehat untuk menjalani vaksinasi Covid-19 besok. Teknis vaksinasi sendiri secara umum tidak jauh berbeda dengan simulasi yang sempat dilakukan di Puskesmas Tanah Sereal Bogor pada 18 November tahun lalu.
Vaksinasi Covid-19 ditargetkan akan dilakukan terhadap 70 persen populasi Indonesia atau 182 juta penduduk. Angka ini adalah batas minimal vaksinasi agar tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Bila kekebalan komunitas tercapai, maka masyarakat bisa lebih leluasan menjalankan aktivitas sehari-hari, tentu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika