Ini Alur Vaksin Covid-19 untuk 181,5 Juta Penduduk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vaksinasi Covid-19 untuk 181,5 juta penduduk Indonesia berusia 18-59 tahun akan dimulai dalam waktu dekat. Vaksin Covid-19 akan dititipkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi, kemudian dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian ditempatkan di lebih dari 10 ribu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Mekanismenya adalah begitu vaksin tiba (di Indonesia) akan didrop ke Dinkes Provinsi, kemudian diteruskan ke kabupaten/kota, baru kemudian ke puskesmas. Hingga saat ini jumlah puskesmas sebanyak 10.166 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia," kata Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Republika, Rabu (13/1).

Dia mengatakan, vaksinasi akan dilakukan di puskesmas. Nantinya, masyarakat yang akan menjalani vaksinasi dan telah teregistrasi akan mendapatkan pesan singkat. 

Kemudian jika tidak memberikan tanggapan, Nadia mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) lewat Babinsa Kamtibmas akan menanyakan dan mengecek langsung kenapa tidak datang saat padahal masuk kriteria mendapatkan vaksinasi. 

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masyarakat ini memang tidak mendapatkan SMS atau mengalami kendala sinyal atau jaringan seluler. Jika memang terjadi masalah ini, pihaknya akan melihat kartu identitas penduduk dan memetakannya secara manual. 

Dia menyebutkan, periode pelaksanaan vaksinasi ini adalah 15 bulan. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta adanya akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi setahun. 

Nadia mengaku, kurun waktu yang ditargetkan ini adalah jangka waktu yang cukup panjang. Menurutnya, Puskesmas telah biasa melakukan imunisasi rutin, misalnya kampanye imunisasi campak rubella (MR) yang bisa mencapai daerah terpencil, terdalam, terluar (3T). 

Artinya, pihaknya optimistis tarhet vaksinasi untuk 181,5 juta penduduk di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan bisa diwujudkan. "Nanti kalau lancar semuanya, termasuk adanya ketersediaan vaksin maka memungkinkan (181,5 juta penduduk divaksin) tercapai dalam 15 bulan," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia meminta, masyarakat yang menjadi kelompok yang diutamakan dapatkan vaksin ini supaya tidak takut. Kata dia, masyarakat seharusnya takut pada virusnya, sebab vaksin justru yang memberikan benteng pertahanan awal sebelum virus Covid-19 menyerang. 

Artinya, dia melanjutkan, vaksin memberikan kekebalan pada tubuh sebelum virus menyerang dalam tubuh seseorang. Kendati demikian, dia meminta, masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan. 

Dikatakannya, tim kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) akan terus memonitor setelah vaksinasi, termasuk jika ada yang harus dirawat. "Jika ada yang dirawat akibat KIPI maka biayanya akan ditanggung pemerintah. Kemudian kami juga evaluasi bagaimana, termasuk berapa lama daya tahan vaksin ini di dalam tubuh," ujar perempuan yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes ini.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia perlu memvaksinasi 181,5 juta orang, atau sekitar 67 persen dari populasi. Hal ini berutujuan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komuitas terhadap suatu penyakit. 

Kelompok pertama yang akan menerima vaksin pada Januari - Februari 2021 adalah sebanyak 1,48 juta petugas kesehatan. Bulan Maret - April akan dilanjutkan kepada 17,4 juta petugas publik di rentang usia 18-59 tahun. Menkes mengharapkan, vaksinasi untuk seluruh masyarakat akan dimulai pada akhir April atau awal Mei 2021. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika