Jokowi: Dana Asing 20 Miliar Dolar AS Masuk dalam Dua Bulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis akan ada aliran dana masuk sampai 20 miliar dolar AS setelah Sovereign Wealth Fund (SWF) bentukan pemerintah beroperasi dalam waktu dekat. Angka tersebut diyakini bisa terhimpun dalam kurun waktu 1-2 bulan Indonesia Investment Authority (INA) diresmikan Januari 2021 ini. 

"Saya tadi berbisik ke bu Menkeu, awal ini mungkin 1-2 bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa? Dijawab Bu Menkeu ya kira-kira 20 miliar dolar AS. Duit yang gedhe banget," ujar Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jumat (15/1). 

Inflow yang masuk sebesar itu pun, ujar presiden, masih ditambah setoran modal awal pemerintah sebesar Rp 15 triliun dari APBN dan Rp 50 triliun dari saham BUMN. INA, ujar Jokowi, diharapkan mampu menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan ke depan. 

Pekan ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menyerahkan nama-nama Dewan Pengawas INA kepada DPR. Presiden Jokowi berharap pekan depan nama-nama tersebut bisa disetujui sehingga INA bisa beroperasi. 

"Pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan dan juga untuk meningkatkan tingkat FDI Indonesia dan juga untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia," kata Jokowi. 

Dalam rapat terbatas pekan lalu, Presiden Jokowi sempat mengakui adanya lonjakan rasio utang pemerintah terhadap angka produk domestik bruto (PDB) nasional. Kondisi ini didorong oleh kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin tinggi, sementara kapasitas anggaran pemerintah terbatas. 

"Sehingga terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional," ujar Presiden.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga November 2020 sebesar Rp 5.910,64 triliun atau 38,13 persen dari PDB. Kendati angka tersebut masih di bawah 'batas aman' 60 persen yang ditetapkan UU nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, namun tren kenaikannya tetap perlu diwaspadai. 

Kemenkeu juga memproyeksikan rasio utang pemerintah akan terus menanjak sampai setidaknya 40 persen terhadap PDB pada 2024 mendatang. Kondisi ini dipengaruhi upaya pemerintah untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional melalui sejumlah program perlindungan sosial. 

Sebagai solusi terhadap terbatasnya kapasitas APBN untuk membiayai pembangunan, Jokowi melanjutkan, pemerintah meluncurkan lembaga pengelola investasi (LPI) atau yang selama ini populer disebut sovereign wealth fund (SWF), berjuluk Indonesia Investment Authority (INA).

Ikuti Whatsapp Channel Republika