Posisi Indonesia di Pembiayaan Syariah Global Makin Kuat
Jumlah proyek di Indonesia yang didanai lewat pembiayaan syariah terus meningkat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia semakin memiliki posisi kuat dalam ekosistem pembiayaan syariah global. Salah satu indikatornya, jumlah dan nilai proyek yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terus mengalami pertumbuhan positif.
Saat pertama kali dikeluarkan pada 2013, SBSN proyek hanya dimanfaatkan oleh satu kementerian dengan nilai proyek Rp 800 miliar. Jumlah itu perlahan naik hingga mencapai Rp 22,53 triliun dan Rp 28,43 triliun pada 2018 serta 2019.
Pada tahun lalu, proyek yang dibiayai oleh SBSN menjadi Rp 23,29 triliun dan tersebar di delapan Kementerian/ Lembaga (K/L). Angka ini turun dari target sebelumnya, Rp 32,48 triliun, seiring kebijakan refocussing anggaran di tengah pandemi Covid-19.
Pada tahun ini, nilai proyek kembali meningkat double digit menjadi Rp 27,58 triliun yang diprakarsai oleh 11 K/L. Secara akumulatif, Sri mengatakan, besaran penerbitan SBSN proyek yang dilakukan pemerintah sudah mencapai Rp 145,84 triliun.
"Volume ini tentu menyebabkan Indonesia makin memiliki posisi di dalam global syariah financing karena nilainya makin signifikan," ucap Sri dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual pada Rabu (20/1).
Sri menyebutkan, SBSN proyek merupakan salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang dibutuhkan untuk memenuhi tingginya kebutuhan biaya pembangunan. Khususnya di saat APBN mengalami tekanan penerimaan negara akibat pandemi Covid-19.
Keberadaan SBSN proyek, tambah Sri, juga merupakan bukti upaya pemerintah meningkatkan perkembangan ekonomi dan instrumen syariah di Indonesia. Upaya ini seiring pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mengembangkan berbagai instrumen dan ekosistem syariah untuk menguatkan perekonomian Indonesia.
Sri menekankan kepada para pemrakrasa proyek yang dibiayai SBSN untuk menjaga tata kelola dan akuntabilitasnya. Sebab, proyek mereka dibiayai utang berbasiskan syariah yang harus dijaga secara maksimal. "Tentu, kita punya kewajiban moral lebih untuk bisa menjaganya," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika