Kasus Covid Nyaris 1 Juta, Jokowi Bilang Krisis Terkendali

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Rizky Suryarandika, Mabruroh, Antara

Dengan rata-rata penambahan kasus harian mencapai 11.748 orang per hari dalam sepekan terakhir, angka satu juta kasus positif Covid-19 di Indonesia sangat mungkin dicapai pada hari ini. 'Hanya' dibutuhkan 744 kasus baru untuk mencatatkan jumlah satu juta kasus Covid-19 di Indonesia.

Pada Senin (25/1), Satgas Penanganan Covid-19 merilis ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 9.994 orang dalam 24 jam terakhir. Dengan angka itu, jumlah kumulatif kasus Covid-19 nasional mencapai 999.256.

Meski temuan 9.994 kasus baru positif Covid-19 kemarin menjadi yang terendah selama sepekan, angka itu belum tentu menggambarkan kondisi penularan Covid-19 yang sebenarnya. Sudah menjadi pola mingguan bahwa penambahan kasus harian selalu anjlok pada Ahad-Senin setiap pekan.

Penambahan kasus harian sebesar 9.000-an orang sebelumnya juga terjadi pada Senin (18/1), tapi melonjak lagi menjadi 10 ribuan pada Selasa (19/1). Dengan pola yang sama, pada Senin (11/1) dilaporkan kasus baru sebanyak 8.000-an orang, lantas melonjak menjadi 10 ribuan pada Selasa (12/1).

Anjloknya angka kasus harian pada Ahad-Senin setiap pekan merupakan imbas dari turunnya kapasitas pemeriksaan pada akhir pekan dan hari libur nasional. Hari ini, misalnya, testing hanya dilakukan terhadap 34.580 orang. Angka ini jauh dibanding puncak capaian testing pekan lalu sebanyak 51.764 orang pada Jumat (22/1).

Pada Senin (18/1) lalu jumlah orang yang diperiksa juga 'hanya' 32.381 orang. Jauh di bawah puncak testing pada pekan sebelumnya, yakni 49.466 orang pada Jumat (15/1). Di luar jebloknya kapasitas testing, tingkat positif atau positivity rate Covid-19 harian masih saja tinggi.

Per Senin (25/1), tercatat angka positivity rate sebesar 28,9 persen. Terhitung sejak 1 Januari 2021, hanya dua kali dilaporkan angka positivity rate di bawah 20 persen.

Sementara itu, jumlah kasus kematian juga bertambah 297 orang pada hari ini. Sehingga, jumlah keseluruhan pasien yang meninggal dunia dengan status positif Covid-19 mencapai 28.132 orang.

Satgas Penanganan Covid-19 kembali meminta masyarakat secara konsisten menerapkan protokol kesehatan 3M; mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Jangan lengah, pastikan saat kita membuka masker kita berada di situasi yang aman, tidak berkerumun dan tidak banyak orang. Tetap produktif dari rumah. Cari solusi untuk turunkan mobilitas, apalagi saat PPKM masih berlaku," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro dalam keterangan pers, Senin (25/1).

Penggunaan masker menjadi poin yang ditekankan oleh Reisa. Ia meminta masyarakat tetap menggunakan masker di ruang publik bahkan di rumah apabila risiko penularannya tinggi. Protokol kesehatan pun, ujarnya, harus diterapkan di lingkungan kerja dan saat menaiki transportasi umum.

"Upaya kecil dari inidvidu akan mengurangi banyak hal. Pertama, angka kasus aktif yang makin tinggi yang pernah mencapai 160 ribu di hari minggu kemarin. Kedua, beban rumah sakit bertambah, meskipun penambahan ruang perawatan sudah dilakukan," kata Reisa.

Penambahan beban rumah sakit ini dikhawatiran akan mengganggu pelayanan bagi pasien non-Covid-19. Tak hanya itu, pasien Covid-19 yang baru pun, ujar Reisa, akan kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Bila kondisi tersebut terjadi, ujungnya adalah angka kematian berpotensi meningkat, khususnya akibat Covid-19.

Kendati begitu, Reisa juga menggarisbawahi bahwa dari angka positif Covid-19 yang nyaris menyentuh satu juta orang, lebih dari 80 persen di antaranya, yakni 809.488 orang telah dinyatakan sembuh. Bahkan, kelompok penyintas Covid-19 ini membentuk satu wadah komunitas sendiri dan secara kolektif mendonorkan plasma konvalesen.

Saat menyampaikan sambutan secara virtual dalam pembukaan Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI) di Jakarta, Senin (26/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia mengalami berbagai cobaan berat saat memasuki 2021.

"Sepanjang 2020 dan memasuki 2021, kita menghadapi beberapa ujian, beberapa cobaan yang sangat berat, pandemi Covid-19 yang melanda dunia 215 negara dan Indonesia telah mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi," kata Presiden Jokowi.

Namun, menurut Jokowi, Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik. Kepada anggota sidang MPL-PGI, Presiden Jokowi menyampaikan tiga pesan. Pertama, terkait dengan vaksinasi Covid-19 yang akan disuntikkan kepada 181,5 juta rakyat Indonesia sebelum 2021.

"Kita sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari empat perusahaan dan negara yang berbeda, kita telah menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan 3.000 rumah sakit yang akan mendukung vaksinasi. Saya mengajak seluruh umat Kristiani dan jajaran PGI untuk bersama-sama membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi ini," papar Presiden.

PGI diharapkan ikut mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang benar bahwa vaksinasi akan menjadi salah satu jalan untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi sekaligus tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Kedua, terkait pemulihan ekonomi nasional, percepatan dan kebangkitan ekonomi terus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional," ungkap Presiden.

Pada 2021, menurut Presiden Jokowi, program perlindungan sosial tetap dilanjutkan. Program-program tersebut adalah Program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, serta Bantuan Langsung Tunai Desa.

"Selain itu, juga ada insentif tenaga kesehatan dan pemberian insentif usaha, termasuk Bantuan Modal Kerja bagi UMKM agar mampu bertahan dan bergerak kembali," ucap Presiden menambahkan.

Pesan ketiga adalah agar PGI ikut serta menjaga kemajemukan Indonesia.

"Toleransi adalah sikap yang mulia dalam menghadapi keberagaman dan persatuan hanya akan muncul jika kita mengakui dan menghormati perbedaan. Marilah kita bersama-sama merawat Indonesia, kita terus jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila," kata Presiden.

Menyusul masih kencangnya laju penularan Covid-19, pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM dilanjutkan kembali selama 14 hari sampai 8 Februari 2021, setelah PPKM pertama berakhir pada 25 Januari 2021.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan PPKM diperpanjang karena angka penularan di tujuh provinsi yang menjalankan PPKM masih belum menunjukkan perbaikan. Tujuh provinsi itu, antara lain, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Namun, kebijakan PPKM ini dikritisi oleh epidemiolog. Peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman, misalnya, mengusulkan sebaiknya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal pandemi.

Dicky menekankan pentingnya pemberlakuan PSBB untuk menopang 3T (tracing, testing, dan treatment). Pemberlakukan PPKM dianggap tak bisa memperkuat 3T.

Selama ini, Dicky mengingatkan, 3T seharusnya merupakan kebijakan utama pengentasan Covid-19. Sedangkan, PPKM atau PSBB hanya bersifat kebijakan pendukung 3T.

"Harusnya, PSBB yang sesuai regulasi. Itulah salah satu bentuk lockdown agar semua aktivitas sosial berhenti. Kotanya dimatikan dulu untuk perkuat pelaksaan 3T. Sehingga (3T) jadi optimal dan mengejar ketertinggalan dari penularan virus," kata Dicky pada Republika, Jumat (22/1).

Dicky mengkhawatirkan penularan Covid-19 bisa terus meluas jika penguatan 3T urung dilakukan. Kemudian, imbasnya fasilitas kesehatan (faskes) makin kerepotan menangani pasien Covid-19 yang kian membeludak.

"Penularan bisa makin besar dan chaos di faskes dan naiknya kematian makin besar," ujar Dicky.

Dicky juga mewanti-wanti kemungkinan angka kematian terus melonjak hingga 500 per hari. Untuk saat ini, angka kematian harian di Tanah Air sudah mencapai 300-an.

"Ini yang harus diantisipasi dan dicegah. Ini tunjukkan pandemi makin tidak terkendali. Bukannya buat versi baru PSBB (PPKM) tapi PSBB lah yang harus dilakukan," ucap Dicky.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pemerintah tidak hanya memperpanjang PPKM, tapi juga menerapkan lockdown total pada akhir pekan. Masyarakat dilarang keluyuran mulai Jumat malam pukul 19.00 WIB hingga Senin pukul 05.00 pagi.

Menurut Saleh, jika semua orang berada di dalam rumah secara bersamaan selama dua hari tiga malam, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat penyebaran virus.

"Apa sih sebetulnya alasan ini diperpanjang gitu. Kan targetnya untuk menekan penurunan Covid, tapi dengan diperpanjang dari kemarin dicoba enggak turun juga," kata Saleh.

Pakar Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, setuju menerapkan usulan pemberlakukan lockdown pada akhir pekan. Ia berharap, pemerintah dapat menerapkan usulan lockdown pada akhir pekan.

"Iya (setuju), saya kira bisa menurunkan (kasus) jika melakukan hal tersebut, tetapi apakah efektif tentunya tergantung implementasinya," kata Laura, Senin (25/1).

Menurutnya, lockdown pada akhir pekan akan efektif dalam mengurangi tingkat penularan Covid-19. Tentunya, ujar Laura, lockdown yang memang benar-benar membatasi mobilisasi masyarakat.

"Jadi tergantung implementasinya, apakah betul-betul dilakukan dan mobilisasi masyarakat memang dibatasi," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika