RI Berpotensi Krisis Pangan, Sri Mulyani Siapkan Rp 99 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran hampir lebih dari Rp 90 triliun untuk sektor ketahanan pangan pada tahun ini. Salah satunya untuk mengantisipasi potensi krisis pangan pada masa pandemi, seperti yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/ FAO).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pada tahun ini, Indonesia harus terus mewaspadai kemungkinan krisis pangan akibat pandemi. "Oleh karena itu, belanja ketahanan pangan jadi sangat penting yang mencapai Rp 99 triliun," tuturnya dalam Webinar Series Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) pada Rabu (27/1).

Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan meningkatkan produksi pangan seperti padi, jagung, kedelai, daging dan komoditas lain. Selain itu, sistem pangan nasional akan dilakukan revitalisasi untuk menunjang ketahanan pangan Indonesia.

Ketahanan pangan sendiri merupakan satu dari tujuh kebijakan strategis APBN 2021 yang sudah ditetapkan pemerintah. Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Sri menyebutkan, APBN tahun ini didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan ekonomi setelah tertekan akibat pandemi. "Namun, pada saat sama, konsolidatif untuk menyehatkan APBN kita," ucapnya.

Selain di sektor pangan, Sri menjelaskan, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran jumbo untuk sektor pariwisata dengan nilai Rp 14,21 triliun. Pariwisata diketahui menjadi salah satu sektor paling terdampak kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial di masa pandemi.

Dalam sektor pariwisata, pemerintah akan mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus lima kawasan super prioritas. Mereka adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi bagian dari program yang akan dilakukan.

Pemerintah turut memasukkan bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebagai kebijakan strategis tahun ini. Besaran anggarannya mencapai Rp 26 triliun, termasuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK guna mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik.

"Selama pandemi, kita melihat, semakin banyak aktivitas masyarakat dan bisnis, pemerintahan, yang sangat tergantung infrastruktur TIK," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sektor pendidikan dan infrastruktur memegang anggaran terbesar, yakni masing-masing Rp 550 triliun dan Rp 417,4 triliun. Sri menuturkan, Kemenkeu akan bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

Untuk sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp 169,7 triliun. Termasuk di dalamnya adalah untuk pelaksanaan vaksinasi hingga reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Kami juga akan tetap melindungi masyarakat yang rentan dalam perlindungan sosial dengan anggaran Rp 408 triliun," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika