Partai Demokrat Tindak Tegas Kader yang Terlibat Kudeta

Kader yang terlibat kudeta bisa jadi dipecat dari Partai Demokrat.

ANTARA/Muhammad Adimaja
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat diterjang dugaan rencana pengambilalihan kepemimpinan oleh internal partai. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menegaskan, kader yang terlibat dalam upaya tersebut akan ditindak tegas.

"Kami berharap, Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas berupa pemecatan kepada kader keblinger yang menjadi pelacur kekuasaan," ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Ia mengungkapkan, salah satu kader yang diduga terlibat merupakan anggota DPR yang sudah tergolong senior. Kabarnya, orang tersebut adalah anggota Komisi V DPR berinisial J, tapi Kamhar tak mengonfirmasi hal tersebut. "Satu kader aktif diduga kader senior yang saat ini menjadi anggota DPR RI,” ujar Kamhar.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasarkan kesaksian dan testimoni, dia menyebut, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional, ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.

Diduga, ada lima orang yang menjadi pelaku gerakan ini. AHY menuturkan, lima orang tersebut terdiri atas satu kader aktif Demokrat, satu kader yang tidak aktif selama enam tahun belakang, satu mantan kader yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi, dan satu lagi mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.

"Sedangkan, satunya adalah nonkader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan, sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo,” ujar AHY.


Baca Juga


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler