Forum Dukung Normalisasi Israel Ditolak Kemenag Sudan

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Sudan menggelar sebuah forum diskusi untuk mendukung normalisasi hubungan dengan Israel pada Sabtu (6/2). Itu adalah langkah pertama yang dilakukan Sudan setelah sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Sudan sebelumnya telah mengumumkan penolakannya untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui tujuannya. Sementara, organisasi Urusan Ansar Sudan setempat mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam forum itu. Mantan Ketua Akademi Fiqih Islam di Sudan, Abd al-Rahman Hasan Hamed, mengatakan dialog dengan sesama harus dilandasi kekuatan logika.

"Bukan logika kekuatan, tanpa menggunakan senjata untuk menjaga nilai," ujar Hamed. 

Dalam sebuah pernyataan, penyelenggara forum mengatakan tujuan dari acara tersebut adalah untuk meningkatkan toleransi dan perdamaian sosial di Sudan. Acara itu juga bertujuan mempromosikan nilai-nilai nasional dan kemanusiaan, dan menyerukan untuk hidup berdampingan secara damai. 

"Ide itu bukan hal baru, tetapi menjadi mendesak dan perlu karena Sudan membutuhkan inisiatif serius dan pembentukan platform yang menyatukan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda serta peluncuran wacana baru yang menolak perpecahan," kata penyelenggara forum dalam sebuah pernyataan, dilansir Middle East Monitor, Senin (8/2).

Anggota Dewan Kedaulatan Transisi Raja Nicolas, memuji forum tersebut. Dia menyebut forum itu sebagai pertemuan "persaudaraan" yang tepat waktu, terutama "ketika budaya pengucilan mendominasi". 

Sementara itu, Rabbi Yahudi David Rosen ikut hadir dalam forum itu melalui konferensi video dari Yerusalem. Dia merasa sangat terhormat bisa mengambil bagian dalam forum itu. 

"Saya merasa terhormat untuk mengambil bagian untuk masa depan rakyat (Sudan dan Israel) kami," ujar Rosen. 

Pada Oktober tahun lalu, Sudan mengumumkan normalisasi hubungannya dengan Israel yang dijembatani oleh Amerika Serikat (AS). Normalisasi ini adalah upaya untuk mendorong AS agar menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme. Langkah normalisasi itu ditolak oleh banyak organisasi politik nasional, termasuk anggota koalisi yang berkuasa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika