Tanggapi Pernyataan JK, Mahfud Ungkit Saracen dan MCA
Demokrasi tak bisa lepas dari kritik dan aspirasi masyarakat yang merupakan bagian da
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, pemerintah selalu dihadapkan dengan dilema soal kritik dan aparat penegak hukum. Hal itu ia sebut juga terjadi ketika Muhammad Jusuf Kalla (JK) menjabat sebagai wakil presiden.
"Menurut saya, sejak dulu itu ada dilema bagaimana agar orang ngritik itu tidak dipanggil polisi," kata Mahfud dalam keterangan video yang menanggapi pernyataan JK, Senin (15/2).
Menurut Mahfud, dilema tersebut juga terjadi pada masa pemerintahan JK. Kala itu, pemerintah juga dihadapkan pada dilema akibat kritik yang berseliweran terhadap pemerintah, jika ditindak pemerintah disebut diskriminatif, jika tidak ditindak kritik itu akan semakin liar.
"Kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar," ujar dia.
Mahfud mengambil, contoh apa yang dilakukan pemerintah kala JK masih menjabat sebagai wakil presiden pada periode 2014-2019. Saat itu, ada Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan yang setiap hari menyerang apa yang pemerintah lakukan.
"Kan ada di zaman pak JK juga ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyinggung demokrasi Indonesia saat ini yang dikeluhkan dan dikritik banyak pihak. Terbukti dari indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan sejak 14 tahun terakhir, berdasarkan survei dari The Economist Intelligence Unit (EIU).
Salah satu yang menjadi sorotan JK adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta untuk adanya kritik terhadap pemerintah, di samping banyaknya permasalahan hukum dalam negeri yang tidak terselesaikan karena kritik. Padahal, demokrasi tak bisa lepas dari kritik dan aspirasi masyarakat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).
"Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," ujar JK dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR dikutip dari Youtube PKS TV, Sabtu (13/2).
Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'Demos' yang berarti rakyat dan 'Kratos' yang berarti pemerintah. Sedangkan menurut mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, arti besar demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pengertian dari Lincoln inilah yang digarisbawahi oleh JK, demokrasi yang intinya harus mengutamakan kepentingan rakyat. Sebab, rakyatlah yang memilih wakilnya di pemerintah untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara.
"Berarti rakyat mendapat hak dan manfaat dalam demokrasi, karena itu kita harus menghargai hak-hak asasi sebagai prinsip pokok. Kalau ada yang melanggar HAM, maka itu adalah suatu pelanggaran terhadap konstitusi," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika