Biden: China akan Bayar Mahal Atas Pelanggaran di Xinjiang

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Pemerintah China akan membayar harga atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan atas minoritas Muslim di Xinjiang. Ia menyebut Presiden Cina Xi Jinping telah menuai kritik global karena menahan minoritas Uighur di kamp-kamp pengungsian dan pelanggaran HAM lainnya.

 "Yah, akan ada dampaknya bagi China dan dia tahu itu," kata Biden tentang Xi ketika didesak tentang masalah itu di acara balai kota yang disiarkan televisi nasional CNN dilansir dari Aljazirah, Selasa (17/2).

Biden menyebut pemerintahannya akan menegaskan kembali peran global AS dalam menyuarakan HAM. Ia menambahkan akan bekerja dengan komunitas internasional untuk membuat China melindungi Muslim Uighur.   "China berusaha sangat keras untuk menjadi pemimpin dunia dan untuk mendapatkan julukan itu dan mampu melakukan itu mereka harus mendapatkan kepercayaan dari negara lain," kata Biden dalam perjalanan resmi pertamanya sejak menjabat sebagai presiden pada Januari.

 “Selama mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan sulit bagi mereka untuk melakukan itu,” tambahnya.

Dalam panggilan telepon dua jam dengan Xi bulan ini, Biden menekankan prioritas AS untuk melestarikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dia juga menyuarakan keprihatinan tentang praktik perdagangan dan masalah hak asasi yang memaksa dan tidak adil di Beijing, seperti tindakan keras di Hong Kong, penahanan di Xinjiang.

Sementara itu, China menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang, dan mengatakan kamp-kamp yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi ekstremisme dan separatisme Islam.

Mantan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan China yang pemerintahannya terkait dengan pelanggaran di Xinjiang. Presiden Biden, yang menjabat pada 20 Januari, telah menjelaskan bahwa dia berencana untuk melanjutkan pendekatan keras ke Beijing dalam masalah ini.

Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya sangat terganggu oleh laporan BBC tentang pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp pengungsian etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang. China membantah tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan laporan itu sepenuhnya tanpa dasar faktual.

Ikuti Whatsapp Channel Republika