AMRO: Vaksinasi Masif dan Cepat Bantu Pemulihan Ekonomi RI

REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA – Lembaga riset regional ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyebutkan, tingkat infeksi virus corona yang tinggi saat ini masih akan membebani pemulihan ekonomi Indonesia. Program vaksinasi yang dilakukan dalam skala besar menjadi kunci utama untuk menangani beban tersebut.

Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor menjelaskan, perkembangan vaksin yang cepat mampu mengangkat prospek ekonomi Indonesia pada tahun ini. Pemulihan ekonomi juga akan mendapatkan momentum lebih lanjut di bawah kebijakan moneter dan fiskal yang terus mendukung.

Tapi, downside risk-nya masih besar, terutama yang berasal dari ketidakpastian penyebaran virus dalam jangka pendek. "Laju pemulihan terbebani oleh tingkat infeksi yang meningkat saat ini dan pembatasan sosial yang diperketat," kata Khor dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Kamis (18/2).

Faktor eksternal juga berpengaruh besar. Kemungkinan penundaan inokulasi atau efektivitas vaksin yang lebih lemah dari perkiraan dapat memicu kebijakan pembatasan aktivitas kembali di negara-negara ekonomi utama. Hal ini membayangi prospek ekonomi global yang pada gilirannya akan mempengaruhi prospek ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Risiko-risiko ini dapat ditangani dengan proses vaksinasi yang berjalan secara masif. "Sisi baiknya, program vaksinasi yang cepat dan efektif dalam skala besar akan memungkinkan pemulihan lebih kuat untuk Indonesia," ujar Khor.

Baca juga : Kedutaan Besar China Tanggapi Protes Warga Turki Uighur

Meski masih dipenuhi risiko, AMRO menilai, kegiatan ekonomi di Indonesia sudah berangsur membaik dari kontraksi tajam pada kuartal kedua 2020. Pada tahun ini, ekonomi diperkirakan tumbuh rebound 4,9 persen dari pertumbuhan negatif 2,1 persen sepanjang 2020.

Selain pelaksanaan vaksinasi, sinergi kebijakan yang suportif dan berkelanjutan diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan tahun ini. Sinergi ditujukan agar upaya pengurangan hingga penghapusan stimulus secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar.

Bantuan pembiayaan Bank Indonesia (BI) untuk surat utang pemerintah harus dihapuskan secara bertahap dengan penerapan rencana konsolidasi fiskal yang kredibel. Dalam hal ini, komitmen pemerintah untuk memulihkan batasan defisit ke level tiga persen pada 2023 dan seterusnya akan membantu memperkuat kepercayaan pasar.

Pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengonsolidasikan posisi fiskal lewat peningkatan penerimaan pajak dan peningkatan efisiensi belanja.

Dalam jangka panjang, upaya pendalaman pasar keuangan seperti perluasan basis investor domestik perlu menjadi prioritas. Perluasan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pasar obligasi terhadap volatilitas guncangan pada pasar modal.

Beberapa inisiatif terkini seperti Cetak Biru Pengembangan Pasar Uang 2025 BI dapat mempercepat perkembangan pasar keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Kelanjutan reformasi di bidang diversifikasi ekonomi, iklim investasi, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia hingga ekonomi digital juga harus menjadi perhatian pemerintah. "Program ini akan meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap guncangan di masa depan," kata Khor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika