Survei: 32,1 Persen Masyarakat Kurang Bersedia Divaksin
Survei tunjukan banyak masyarakat khawatir efek samping dari vaksin Covid.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indoesia merilis hasil survei terbaru terkait vaksinasi Covid-19. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa 32,1 persen masyarakat menyatakan kurang bersedia untuk divaksin.
"Selanjutnya akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena 8,9 persen masyarakat menyatakan sangat tidak bersedia untuk divaksin Covid-19, 4,2 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak jawab," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Ahad (21/2).
Dari kelompok yang menyatakan kurang dan tidak bersedia untuk divaksin, sebanyak 54,2 persen mengaku tak bersedia karena kemungkinan timbulnya efek samping vaksin. Lalu, 27,0 persen mengaku tak bersedia karena vaksin dinilai tak efektif mencegah Covid-19.
"Ada 23,8 persen masyarakat yang mengaku tak membutuhkan vaksin, alasannya karena tubuhnya merasa sehat. 17,3 persen tidak mau membayar vaksin dan 10,4 persen menyatakan vaksin mungkin tidak halal," ujar Burhanuddin.
Hanya 15,8 persen masyarakat yang menyatakan sangat bersedia untuk divaksin Covid19. Lalu, 39,1 persen lainnya menyatakan cukup bersedia mengikuti program vaksinasi dari pemerintah.
Pada kelompok yang sangat dan cukup bersedia untuk divaksin, sebanyak 54,9 persen di antaranya tidak bersedia jika harus membayar vaksin Covid-19. Hanya sekira 23,7 persen yang bersedia untuk membayar vaksin dari virus yang berasal dari China itu.
"Secara total sekitar 38,4 persen tidak bersedia diberi vaksin jika harus membayar atau membeli, dan hanya sekitar 13 persen yang bersedia diberi vaksin meski harus membayar atau membeli," ujar Burhanuddin.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei ini pada 1 hingga 3 Februari 2021, dengan 1.200 responden menggunakan metode simple random sampling. Adapun toleransi kesalahan atau margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen.
Sampel responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Dengan situasi pandemi Covid-19, Indikator Politik Indonesia melaksanakan survei dengan kontak telepon kepada responden.