Survei: Mayoritas Masyarakat Mau Divaksin Covid Jika Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei terbarunya terkait kesediaan masyarakat untuk divaksin Covid-19. Dalam surveinya menunjukkan, mayoritas masyarakat bersedia mengikuti program tersebut jika vaksin yang digunakan telah berstatus halal.

"Kehalalan vaksin harus menjadi syarat mutlak, karena 81,9 persen warga hanya mau divaksin jika sudah dipastikan kehalalannya," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat rilis surveinya secara daring, Ahad (21/2).

Sedangkan 16,9 persen masyarakat tetap bersedia divaksin Covid-19, meski status kehalalannya belum ada atau dikeluarkan. Asalkan vaksin tersebut memang terbukti efektif dan aman melindungi diri dari Covid-19.

"Lalu 1,2 persen lainnya menjawab tidak jawan atau tidak tahu," ujar Burhanuddin.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei ini pada 1 hingga 3 Februari 2021, dengan 1.200 responden menggunakan metode simple random sampling. Adapun toleransi kesalahan atau margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen.

Sampel responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Dengan situasi pandemi Covid-19, Indikator Politik Indonesia melaksanakan survei dengan kontak telepon kepada responden.

Dalam survei tersebut menunjukkan, hanya 15,8 persen masyarakat yang menyatakan sangat bersedia untuk Divaksin. Lalu, 39,1 persen menyatakan cukup bersedia untuk dan 32,1 persen menyatakan kurang bersedia.

"Dan selanjutnya akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena 8,9 persen masyarakat menyatakan sangat tidak bersedia untuk divaksin Covid-19, 4,2 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak jawab," ujar Burhanuddin.

Diketahui, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) mengejar target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan vaksinasi kepada satu juta orang tiap hari pada kuartal kedua dan ketiga. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia.

Sekretaris Eksekutif I Komite PC PEN Raden Pardede menjelaskan, saat ini jumlah penyuntikan vaksin yang dilakukan tenaga kesehatan (nakes) pemerintah baru mencapai 70 ribu hingga 80 ribu orang per hari. Jumlah ini akan ditingkatkan secara signifikan melalui berbagai proses persiapan yang kini sudah mulai dilakukan.

"Jadi memang nanti di kuartal kedua dan kuartal ketiga kita harus bisa memvaksinasi hampir satu juta orang per hari. Ini yang kami akan kejar agar mampu memvaksinasi jauh lebih besar lagi," kata Raden dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Sabtu (20/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika