Pelobi Junta: Militer Myanmar Ingin ke Barat, Jauhi China

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang pelobi berkewarganegaraan Israel-Kanada yang disewa oleh junta Myanmar akan mulai melakukan tugasnya untuk menjelaskan situasi dari kudeta militer kepada Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya. Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington, serta melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perusahaan Dickens & Madson Canada telah menyerahkan perjanjian konsultasi kepada Departemen Kehakiman sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS dan dipublikasikan secara online. Menurut perjanjian tersebut, perusahaan akan membantu perancangan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga membantu menjelaskan situasi nyata di Myanmar.

Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters, dia telah ditugaskan untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China. Dia mengatakan para jenderal ingin memulangkan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer pada 2017. PBB menuding para jenderal telah melakukan genosida terhadap Rohingya.

Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan kesepakatan telah dicapai dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo. Dalam dokumen itu pemerintah akan membayar perusahaan Ben-Menashe sebesar 2 juta dolar AS. Direktur advokasi Asia di Human Rights Watch, John Sifton pesimis Ben-Menashe dapat meyakinkan AS terkait situasi Myanmar.

“Sangat tidak masuk akal bahwa dia dapat meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan,” kata Sifton.

Mya Tun Oo dan jenderal top lainnya telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada. Dengan demikian pembayaran jasa Ben-Manashe oleh Mtyanmar akan dilakukan "jika diizinkan secara hukum".

Ben-Menashe mengaku telah menerima nasihat hukum bahwa dia akan membutuhkan lisensi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan dan pemerintah Kanada untuk menerima pembayaran tersebut. Tetapi dia tidak akan melanggar hukum karena menjadi pelobi untuk junta Myanmar.

"Ada masalah teknis di sini, tetapi kami akan menyerahkannya kepada pengacara dan OFAC untuk menanganinya," katanya, seraya menambahkan bahwa pengacaranya telah menghubungi pejabat Departemen Keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika