DPR Minta BPOM Uji Klinis Keamanan Vaksin AstraZeneca 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  untuk melakukan penundaan pendistribusian vaksin AstraZeneca  setelah adanya dugaan efek samping yang ditemukan di beberapa negara. Azis meminta Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan uji klinis keamanan vaksin AstraZeneca.

"Untuk memastikan dan menjamin keamanan vaksin. Sebab, adanya kasus Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) yang terjadi di beberapa negara membuat masyarakat khawatir, sehingga berpotensi membuat masyarakat enggan untuk menerima vaksin AstraZeneca" kata Azis dalam keterangan tertulisnya, (16/3).

Wakil ketua umum Partai Golkar itu meminta Kemenkes untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan tidak ada vaksin AstraZeneca yang tersebar dan bocor ke masyarakat selama masa penangguhan. Kemenkes juga harus memastikan bahwa penangguhan vaksin AstraZeneca tidak membuat program vaksinasi tertunda.

"Pemerintah perlu mencari solusi lain untuk memenuhi stok vaksin agar vaksinasi dapat terus berjalan, seperti terus melakukan riset dan penelitian atau mengakomodir rencana China untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin di Asia Tenggara," terangnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal penangguhan vaksin AstraZeneca di beberapa negara. Terkait distribusi vaksin AstraZeneca, Budi mengatakan sampai saat ini Kemenkes masih menunggu hasil penelitian yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan World Health Organization (WHO).

Baca juga : In Picture: Ada Apa dengan Vaksin Covid-19 AstraZeneca?

"Untuk konservativismenya BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi dari WHO. Mudah-mudahan dalam waktu singkat dapat keluar," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin  (15/3).

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito merespons terkait keamanan vaksin AstraZeneca yang diragukan sejumlah negara. Penny mengatakan, sampai saat ini BPOM masih melakukan komunikasi untuk memastikan keamanan vaksin yang didapatkan dari skema COVAX tersebut.

"Untuk kehati-hatian, kami masih dalam proses berkomunikasi dengan WHO, SAGE, yaitu strategic group of expert on immunization, dan masih dalam proses," kata Penny. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika